Wakil Menteri, Bentuk Ketidakpercayaan Presiden kepada Para Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Penunjukan wakil menteri yang terlalu banyak menegaskan ketidakpercayaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menteri. Para wakil menteri diyakini akan menjadi kaki tangan Presiden RI yang mengimbangi peran para menteri asal partai politik.

Ketua BP Setara Institute Hendardi, Senin (17/10/2011), mengatakan, penunjukan wakil menteri juga diduga beberapa di antaranya tidak memenuhi syarat administratif berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perarturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Menurut Hendardi, perombakan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sudah diprediksi bakal tidak akan banyak membawa perubahan bagi peningkatan kinerja. Selain mempertahankan sejumlah menteri berlatar belakang partai politik, juga ada penambahan per 17 Oktober, sudah 13 wakil menteri yang ditunjuk akan mendampingi para menteri.

"Penambahan wakil menteri yang sangat gemuk juga merupakan bentuk balas budi SBY atau mengamankan sejumlah orang yang dianggap dekat dan atau 'berjasa' kepada SBY. Karena inilah kesempatan terakhir untuk SBY melakukan konsolidasi kekuasaan dan berbagi jabatan bagi mereka yang dianggap loyal," kata Hendardi.

"Presiden menciptakan blunder politik baru dengan mengangkat wakil-wakil menteri yang amat gemuk dan tanpa didasari oleh pengkajian atas kebutuhan nyata. Sebenarnya sumber utama dari kelambanan KIB adalah para menterinya yang memang kurang kapabel dan kurang integritas. Karena itu, penambahan wakil menteri tidak akan menjawab persoalan kinerja kabinet," paparnya.

Hendardi menyebutkan, "Menteri-menteri yang nyata-nyata tidak berkinerja baik, seperti Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Perdagangan, jika tidak diganti, justru tetap akan menjadi beban bagi kabinet."

Ia menambahkan, bukan rahasia umum lagi bahwa sandera politik partai koalisi jelas sangat kuat melilit SBY karena kepemimpinan SBY yang tidak tegas dan hanya menyenangkan anggota partai koalisi dan safety secara politik, tetapi tidak sungguh-sungguh berorientasi para peningkatan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan yang menjadi visi politik SBY-Boediono saat berkampanye dulu.