Haris: Bentuk Pemerintahan Darurat Transisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini, dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.

Pemerintah menghadapi segudang masalah yang tak terselesaikan, mulai dari korupsi anggaran yang tak pernah tuntas, pencaplokan wilayah oleh Malaysia, hukuman mati tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, hingga terbunuhnya buruh PT Freeport Indonesia yang tengah berunjuk rasa.

Koordinator Petisi 28, Haris Rusly Moti, dalam diskusi di Doekoen Cafe, Jakarta, Minggu (16/10/2011), mengatakan, rakyat saat ini harus segera membentuk pemerintahan darurat sebagai transisi, karena pemerintah pimpinan Presiden Yudhoyono telah gagal mengemban amanat rakyat.

"Rakyat harus segera bersatu, karena pemerintah saat ini terbukti gagal. Rakyat harus mengantisipasi darurat negara dengan membentuk pemerintahan sementara," kata Haris.

Menurut Haris, sejumlah masalah seharusnya bisa membuat rakyat bergerak untuk membentuk pemerintahan transisi. Dia mencontohkan, "Korupsi yang terjadi saat ini tak bisa dihentikan pemerintah. Belum lagi pencaplokan wilayah oleh Malaysia, pemancungan TKI, dan pembunuhan terhadap buruh PT Freeport."

Pembicara diskusi lainnya, Anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra, Permadi, mengatakan, dirinya sudah lama menunggu mahasiswa dan pemuda menggerakkan revolusi saat pemerintah tak mengemban amanat rakyat.

"Saya sering mengejek Haris, karena tidak tahu kapan pemuda mau bergerak. Sekarang saya puji Haris, karena mulai berani bergerak untuk revolusi di negeri ini," kata Permadi.

Permadi mengatakan, dalam waktu dekat, dia bersama sejumlah komponen seperti pensiunan TNI, mahasiswa bahkan elemen gerakan Islam yang dianggap radikal, akan turun ke jalan mengepung gedung DPR.

Menurut Permadi, DPR saat ini telah menjadi sumber korupsi di negeri ini. "Akan ada 100.000 orang yang nanti mengepung DPR," kata Permadi.

Mantan staf Badan Intelejen Strategis (BAIS), Laksamana Pertama (purn) Mulyo Wibisono, menambahkan, jika memang dalam waktu dekat terjadi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Yudhoyono mundur, hal itu sebagai waktu yang tepat.

"Di Jakarta ada sekitar 22.000 polisi, dan kalau demonstrasinya terjadi di tiga titik, polisi akan bingung mengamankannya," katanya.