"Reshuffle"

Maharaja lupa prinsip terpenting: setiap menteri pembantu kepala negara. Apa yang dirancang dan yang dieksekusi menteri itu semata-mata instruksi Istana Merdeka.

Seperti halnya PRT, kalau tidak becus nyapu atau ngepel, majikan tak perlu takut memecatnya. Pakailah peluang ini untuk memperbaiki Indonesia.

Ada yang layak jadi kementerian, ada yang tidak. Imigrasi dan Bea Cukai yang tugasnya menjangkau dari kepala sampai kaki negeri ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM saja.

Ada yang gonta-ganti nama: sekarang Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, dulu Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Dan, seperti biasanya, boros kata-kata perlu biaya.

Ada yang tumpang tindih Ketua KONI Pusat dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Ada kementerian ”kering” atau ”basah”. Parpol-parpol pasti ingin jatah Kementerian ESDM atau Kementerian Negara BUMN.

Begitulah gonjang-ganjing perombakan atau pembentukan kabinet menarik perhatian karena lebih bercerita soal orangnya—bukan karyanya.

Walau kini beredar nama yang akan keluar-masuk, tak ada rakyat peduli karena pemerintah sudah hilang wibawa.

Ibarat PRT, menteri bisa bermental jongos yang suka nonggo-nonggo di pagar rumah. Biar semangat ayo nyanyi ”Panjang Umur”-nya ramai-ramai: ”Tukar menteri A, buang menteri H, ganti menteri Y sekarang juga/Sekarang juga, sekarang juga...”.