Kewenangan Dipangkas? Bubarkan Saja KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar tidak ada pemangkasan kewenangan yang dimiliki penyidik KPK untuk memberantas korupsi. Semua kewenangan yang ada saat ini dinilai cukup memadai.

Hal itu disampaikan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, seusai diskusi di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jakarta, Kamis (13/10/2011). Abdullah dimintai tanggapan rencana revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK di Komisi III.

Komisi III sudah membentuk panitia kerja untuk membahas revisi UU KPK. Panja itu dipimpin oleh politisi dari Fraksi PKS yang selama ini mengkritik KPK, Fahri Hamzah.

Menurut Abdullah, jika kewenangan KPK dikurangi, lebih baik KPK dibubarkan lantaran tidak ada perbedaan kewenangan dengan dua lembaga penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan.

"Kewenangan diberikan karena KPK melakukan extraordinary crime sehingga penanganannya juga harus extraordinary law juga extraordinary process. Dengan demikian, maka KPK menjadi lembaga extraordinary body," kata Abdullah.

Sebelumnya, Aziz Syamsudin, anggota Komisi III, menyoroti tidak diperbolehkannya penghentian penyidikan atau SP3 dalam UU KPK. Menurut dia, aturan itu bertentangan dengan KUHAP.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam satu atap. Seharusnya, menurut dia, penuntutan dipisahkan dari KPK. "Kejaksaan adalah satu-satunya penuntut," kata Aziz.

Abdullah tak sependapat dengan pandangan Aziz. Menurut dia, dilarangnya penerbitan SP3 agar penyidik berhati-hati dalam menetapkan tersangka.

Mengenai pemisahan penuntutan? "Kalau seperti itu, lebih baik tidak usah ada KPK. Cukup polisi dan jaksa. Sama saja kan. Justru puluhan negara luar itu belajar dari KPK. Bagaimana menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada satu organisasi," jawab calon pemimpin KPK itu.