Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Perlu Tetap Diawasi

Kompas.com - 06/10/2011, 18:27 WIB
Penulis Ary Wibowo
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi II asal Fraksi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai, dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam kesimpulan Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap empat pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik masih akan memunculkan polemik.

"Ada dissenting opinion tiga, dan kemudian tidak ada sanksi apa pun bagi yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau itu apakah sudah sesuai dengan UU KPK yang berlaku," ujar Ramadhan kepada wartawan seusai mengikuti sebuah diskusi di Galeri Kafe TIM, Jakarta, Kamis (6/10/2011).

Kesimpulan Komite Etik KPK menyatakan, empat pimpinan KPK, yakni Busyro Muqoddas, M Jasin, Haryono, dan Chandra Hamzah, tidak melakukan pelanggaran etika ataupun pidana. Namun, dalam kesimpulan tersebut, tiga dari tujuh anggota Komite Etik KPK menilai, Chandra Hamzah dan Haryono Umar terbukti melakukan pelanggaran kode etik ringan.

Ramadhan mengatakan, publik pasti akan mempertanyakan bagaimana perbedaan dengan angka empat berbanding tiga tersebut bisa terjadi. Bahkan, Ramadhan menyarankan agar siapa saja yang berbeda pendapat tersebut diumumkan kepada publik.

"Karena publik ingin tahu kan tentang apa yang terjadi di sana," kata Ramadhan.

Dia menambahkan, hasil kesimpulan tersebut harus juga dijadikan pembelajaran bagi KPK. Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan agar KPK tetap dipercaya publik sebagai lembaga antikorupsi yang bersih dari permainan-permainan politik.

"Kita tetap memberikan kepercayaan yang tinggi kepada KPK sembari tetap melakukan pengawasan terhadap langkah-langkah yang dibuat oleh KPK ke depan nanti," kata Ramadhan.

Empat pimpinan KPK dan sejumlah pegawai KPK diperiksa Komite Etik KPK terkait pernyataan M Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang menyebutkan sejumlah pimpinan KPK melakukan pertemuan dengan dirinya dan orang lain. Keempatnya diduga melanggar kode etik pimpinan KPK.

Komite Etik bekerja sekitar dua bulan dipimpin Abdullah Hehamahua. Selama itu, mereka memeriksa 37 orang, terdiri atas 4 unsur pimpinan KPK, 4 pejabat KPK, 17 saksi dari eksternal KPK, dan 12 saksi internal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Kaesang Mau Terjun ke Politik, Hasto: Satu Keluarga Tak Bisa Pilih Partai Berbeda

Nasional
Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Usai Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi, Pengamat Sebut Ada Potensi Nasdem Tinggalkan Anies

Nasional
Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Kemenkes Ungkap 3 Kondisi Penyebab Anak Mengalami Stunting

Nasional
Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Pesan Megawati ke Ridwan Kamil: Perjuangkan Ibu Inggit Garnasih Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.