Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Evaluasi Lambannya Penyerapan Anggaran

Kompas.com - 30/09/2011, 11:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan belum tercapainya target penyerapan anggaran pemerintah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2011. Hingga akhir September 2011, penyerapan anggaran baru mencapai 54 persen dari pagu APBN Perubahan 2011 yang ditetapkan sebesar Rp 1.169,9 triliun.

"Masih ada 46 persen lagi anggaran yang belum terserap oleh pemerintah, khususnya bagi kementerian dan lembaga, sementara waktu tinggal empat bulan. Jangan sampai anggaran terserap sia-sia karena persiapan yang terburu-buru!" ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Surahman Hidayat di Jakarta, Jumat (30/9/2011).

Legislator senior dari PKS ini juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program kementerian dan lembaga yang telah mendapatkan alokasi anggaran pada APBN-P 2011. Evaluasi mencakup realisasi anggaran untuk program tertentu, dampak dan manfaatnya, serta proses administrasi pelaporan keuangan.

"Penting juga bagi pemerintah dan kementerian terkait untuk melakukan evaluasi terhadap administrasi pengajuan anggaran yang terkesan lamban," ujarya.

Surahman menilai, pemerintah harus menjalankan langkah efektif dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara sehingga anggaran yang telah disetujui DPR dapat bermanfaat guna kepentingan bangsa dan negara serta mampu memperbaiki perekonomian masyarakat secara umum.

"Percepatan itu bisa dilakukan, misalnya, dengan mempercepat turunnya daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) atau cara lainnya sehingga anggaran yang sudah ada tidak mandek begitu saja di rekening pemerintah," kata Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP) DPP PKS ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com