Priyo: KPK Tak Berhak Tolak Undangan DPR

Kompas.com - 29/09/2011, 11:05 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum mengetahui alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik KPK yang tidak memenuhi panggilan rapat konsultasi untuk membahas pengaduan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Priyo mengaku belum membaca surat dari KPK yang ditujukan kepadanya. Pasalnya, dia baru tiba pagi ini di Jakarta seusai menghadiri acara Asian Parliamentary Assembly (APA) di Solo, Jawa Tengah.

"Suratnya masuk kemarin," kata Priyo di DPR, Kamis ( 29/9/2011 ).

Priyo mengatakan, ia dan pimpinan DPR lain akan melakukan rapat pimpinan untuk membahas berbagai hal, salah satunya surat dari KPK itu. Meski demikian, Priyo sudah menilai KPK tidak boleh menolak undangan DPR.

"Rapat kosultasi ini hal yang biasa karena Presiden didampingi Wakil Presiden, dan jajaran menteri juga kita undang rapat kosultasi di sini untuk bahas hal-hal yang dipandang perlu. DPR juga kadang menyambangi Presiden karena diundang ke Istana. Mestinya tidak ada lembaga yang otomatis bisa menolak. Tapi kita tidak tahu alasannya apa," kata Priyo.

Menurut Priyo, antara pimpinan DPR dengan pihak lain yang diundang dalam posisi setara ketika rapat konsultasi. Berbeda ketika rapat kerja, kata dia, anggota Dewan dalam posisi mengawasi.

"Rapat konsultasi itu duduk setara untuk menyamakan persepsi tugas masing-masing. Supaya jangan membidik sesuatu kemudian menghancurkan semua image," kata politisi Partai Golkar itu.

Priyo kembali mengkritik KPK terkait pemeriksaan empat pimpinan Banggar oleh KPK. "KPK saya berharap terukur dan saling menjaga lembaga. Jangan bedol desa, semua diangkut. Kan kemudian dipermalukan. Mestinya dipanggil saja kalau personal," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah rapat pimpinan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III, dan pimpinan Banggar untuk membahas masalah ini. Secara pribadi, Priyo akan menyarankan Banggar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 meskipun pertemuan dengan KPK batal.

Seperti diberitakan, pimpinan Banggar mogok kerja dengan menyerahkan mandat kepada pimpinan DPR setelah tidak terima diperiksa KPK terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akibatnya, pembahasan RAPBN 2012 terancam.

Pimpinan DPR lalu menindaklanjuti aduan pimpinan Banggar itu dengan memanggil Ketua KPK, Kepala Polri, dan Jaksa Agung. Belum dipastikan apakah pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung jadi dilakukan hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

KPK Tahan Irfan Kurnia Saleh, Tersangka Kasus Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

IDI Tepis Anggapan Kewenangannya Berlebihan soal Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Nasional
Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Jokowi: Ketidakpastian Global Hampir Setiap Hari Terus Berubah

Nasional
Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Jokowi: Harga BBM di Indonesia Jauh Lebih Murah karena Pemerintah Terus Menahan

Nasional
'Hattrick' Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

"Hattrick" Mikrofon Mati saat Puan Pimpin Rapat Paripurna DPR

Nasional
UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

UPDATE 24 Mei: 99.889 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 2,26 Persen

Nasional
UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

UPDATE 24 Mei 2022: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,19 Persen, Booster 21,37 Persen

Nasional
Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi 'Miscarriage of Justice'

Anggota DPR: Ketentuan Pidana Mati Harus Disempurnakan agar Tak Terjadi "Miscarriage of Justice"

Nasional
Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Temui Wapres, REI Harap Penggabungan Unit Usaha Syariah BTN ke BSI Tak Hambat Pengadaan Rumah

Nasional
UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

UPDATE 24 Mei: Sebaran 345 Kasus Baru Covid-19, Jakarta Tertinggi dengan 148 Kasus

Nasional
Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Luhut Dorong 496 Pemda Segera Tayangkan E-Katalog Produk Lokal

Nasional
Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Masa Tahanan Indra Kenz Kembali Diperpanjang Selama 30 Hari

Nasional
Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Terbaru Rancangan KPU

Nasional
Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Kemenkes Sebut Penyakit Cacar Monyet Bisa Sembuh Sendiri, Kenali Gejalanya

Nasional
Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Kepala BNPB Sebut Pertemuan Ke-7 GPDRR Perkuat Kolaborasi Dunia Menuju Resiliensi Berkelanjutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.