Priyo: KPK Tak Berhak Tolak Undangan DPR

Kompas.com - 29/09/2011, 11:05 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum mengetahui alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik KPK yang tidak memenuhi panggilan rapat konsultasi untuk membahas pengaduan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Priyo mengaku belum membaca surat dari KPK yang ditujukan kepadanya. Pasalnya, dia baru tiba pagi ini di Jakarta seusai menghadiri acara Asian Parliamentary Assembly (APA) di Solo, Jawa Tengah.

"Suratnya masuk kemarin," kata Priyo di DPR, Kamis ( 29/9/2011 ).

Priyo mengatakan, ia dan pimpinan DPR lain akan melakukan rapat pimpinan untuk membahas berbagai hal, salah satunya surat dari KPK itu. Meski demikian, Priyo sudah menilai KPK tidak boleh menolak undangan DPR.

"Rapat kosultasi ini hal yang biasa karena Presiden didampingi Wakil Presiden, dan jajaran menteri juga kita undang rapat kosultasi di sini untuk bahas hal-hal yang dipandang perlu. DPR juga kadang menyambangi Presiden karena diundang ke Istana. Mestinya tidak ada lembaga yang otomatis bisa menolak. Tapi kita tidak tahu alasannya apa," kata Priyo.

Menurut Priyo, antara pimpinan DPR dengan pihak lain yang diundang dalam posisi setara ketika rapat konsultasi. Berbeda ketika rapat kerja, kata dia, anggota Dewan dalam posisi mengawasi.

"Rapat konsultasi itu duduk setara untuk menyamakan persepsi tugas masing-masing. Supaya jangan membidik sesuatu kemudian menghancurkan semua image," kata politisi Partai Golkar itu.

Priyo kembali mengkritik KPK terkait pemeriksaan empat pimpinan Banggar oleh KPK. "KPK saya berharap terukur dan saling menjaga lembaga. Jangan bedol desa, semua diangkut. Kan kemudian dipermalukan. Mestinya dipanggil saja kalau personal," ujarnya.

Ia mengatakan, setelah rapat pimpinan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pimpinan fraksi, pimpinan Komisi III, dan pimpinan Banggar untuk membahas masalah ini. Secara pribadi, Priyo akan menyarankan Banggar melanjutkan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2012 meskipun pertemuan dengan KPK batal.

Seperti diberitakan, pimpinan Banggar mogok kerja dengan menyerahkan mandat kepada pimpinan DPR setelah tidak terima diperiksa KPK terkait kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Akibatnya, pembahasan RAPBN 2012 terancam.

Pimpinan DPR lalu menindaklanjuti aduan pimpinan Banggar itu dengan memanggil Ketua KPK, Kepala Polri, dan Jaksa Agung. Belum dipastikan apakah pertemuan dengan Kapolri dan Jaksa Agung jadi dilakukan hari ini.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

BERITA FOTO: Menengok Pustu Plus di Dusun Aik Mual yang Terpencil

Nasional
Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Majikan Adelina Dibebaskan, Pemerintah Dorong Pengajuan Gugatan Perdata

Nasional
Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Ditanya Kesiapannya Jadi Capres, Puan: Belum Ditunjuk, Belum Ada Tanda-tanda

Nasional
Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Bareskrim: Tersangka Kasus Indosurya Wajib Lapor Seminggu 2 Kali

Nasional
Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Kemlu: Pembebasan Majikan Adelina Lisao di Malaysia Lukai Rasa Keadilan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

UPDATE 25 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,04 Persen

Nasional
Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Tersangka Kasus Indosurya Bebas, Ini Tanggapan Kejagung

Nasional
UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

UPDATE 25 Juni 2022: Bertambah 1.831, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.078.725

Nasional
Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Muhaimin Ingin Koalisi dengan Gerindra hingga 5 Partai Lain

Nasional
242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

242 WNI Jadi Korban Penipuan Loker di Kamboja Periode April 2021-Juni 2022

Nasional
Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Cak Imin Tanggapi Yenny Wahid: Itu Masa Lalu, Enggak Usah Dibahas

Nasional
Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Harta Mardani Maming Capai Rp 44,8 Miliar, Naik Signifikan Dibanding Saat Awal Menjabat Bupati

Nasional
PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat, Hasto Singgung Pemerintahan SBY

Nasional
Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Kemlu Imbau Warga Tak Mudah Percaya Iklan Lowongan Kerja ke Luar Negeri

Nasional
Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.