Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karyawan PT Freeport Mengadu ke DPR

Kompas.com - 26/09/2011, 16:50 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perwakilan pekerja PT Freeport Indonesia mengadukan permasalahan yang tengah dialami ke pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin ( 26/9/2011 ).Delapan orang dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia itu diterima Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di Gedung DPR.

Seperti diberitakan, para pekerja tengah mogok kerja sejak Kamis ( 15/9/2011 ). Rencananya, mogok kerja akan dilakukan selama satu bulan untuk menuntut kenaikan gaji yang sudah diajukan serikat pekerja kepada perusahaan.

Dalam pertemuan, mereka menyampaikan kekhawatiran terjadi bentrokan antara para pekerja dengan aparat penegak hukum.

"Mogok ini sudah hari ke-11. Kita khawatir tingkat kesabaran para pekerja berkurang," kata salah satu perwakilan kepada Pramono.

Juli Parorrongan, Ketua Bidang Kesejahteraan serta juru bicara serikat pekerja mengatakan, pihaknya meminta kenaikan gaji antara 17,5 dollar AS sampai 43 dollar AS perjam. Saat ini, kata dia, gaji pekerja hanya 2,1 dollar AS sampai 3,5 dollar AS perjam.

"Di Amerika Serikat gaji pekerja Freeport 30 dollar AS sampai 230 dollar AS. Sekarang gaji kita tiap dua tahun hanya naik 0,4 dollar AS perjam. Padahal, perusahaan ini menyumbang 50 persen dari total pendapatan seluruh perusahaan Freport. Tapi gaji kita paling rendah di dunia," kata Juli.

Bernad Tipagau, perwakilan lain, menambahkan, selain meminta peningkatan kesejahteraan, para pekerja juga meminta kepada perusahaan meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

"Kalau kita ambil cuti sudah habis dijalan. Kita harus jalan kaki ke rumah selama satu minggu," ucapnya.

Kepada para pekerja PT Freeport, Pramono berjanji akan menindaklanjuti pengaduan itu kepada Komisi IX DPR yang menangani bidang tenaga kerja serta Komisi III yang menangani hukum. Menurut Pramono, Komisi III perlu menyikapi lantaran hal ini juga menyangkut keamanan.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Pramono berpesan agar para pekerja terus menyampaikan aspirasi dengan tertib.

"Jangan terpancing tindakan kekerasan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

    Nasional
    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

    Nasional
    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

    Nasional
    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

    Nasional
    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

    Nasional
    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

    Nasional
    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

    Nasional
    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

    Nasional
    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

    Nasional
    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

    Nasional
    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

    Nasional
    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

    Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

    Nasional
    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com