Akhirnya, Nazaruddin Buka-bukaan di KPK

Kompas.com - 20/09/2011, 09:17 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap wisma atlet Muhammad Nazaruddin tak lagi tutup mulut di depan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Di hadapan penyidik, ia mengungkap sejumlah nama yang diduga menerima uang terkait proyek tersebut di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut dia, uang Rp 9 miliar terkait proyek wisma atlet mengalir ke sejumlah anggota Badan Anggaran DPR, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Djafar Hafsah.

Hal itu disampaikan Nazar seusai menjalani pemeriksaan hampir 10 jam di Gedung KPK Jakarta, Senin (19/9/2011) malam. "Ditanyakan soal wisma atlet yang tidak dimasukkan dalam BAP (berita acara pemeriksaan), penjelasan soal Angelina yang waktu menjelaskan di depan ruangan ketua fraksi," kata Nazaruddin.

Angelina, menurut Nazaruddin, pernah menjelaskan soal aliran dana tersebut di ruangan Djafar Hafsah sebelum pertemuan dengan Tim Pencari Fakta yang dibentuk Partai Demokrat pada 11 Mei.

Nazaruddin memaparkan, uang wisma atlet senilai Rp 9 miliar semula diterima anggota Banggar DPR Wayan Koster (Fraksi PDI-Perjuangan) dan Angelina Sondakh (Fraksi Partai Demokrat). Keduanya kemudian menyerahkan kepada pimpinan Banggar, Mirwan Amir, sebesar Rp 8 miliar.

"Uang dari Mirwan diserahkan ke pimpinan Banggar lainnya," kata Nazaruddin. Lalu, uang diserahkan kepada Anas yang tidak disebutkan jumlahnya, dan kepada Djafar sebesar Rp 1 miliar.

Anas Urbananingrum

Selain itu, Nazar mengaku, ia ditanya soal sumber dana ke kongres Partai Demokrat yang berlangsung di Bandung tahun lalu. Menurut dia, biaya untuk kongres Partai Demokrat berasal dari proyek di kementerian dan BUMN, antara lain proyek Hambalang, proyek e-KTP, proyek bantuan operasional sekolah, serta pembangkit listrik PLN di Riau dan di Kalimantan Timur.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu juga mengaku ditanya soal keterlibatan Anas Urbaningrum terkait PT Anugrah Nusantara dalam kasus pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Tadi ditanyakan soal bagaimana peran Anas di PT Anugrah (PT Anugrah Nusantara), jadi lebih pada peran Anugrah, soal posisinya Anas," katanya.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X