Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Tersinggung Ucapan Ruhut Sitompul

Kompas.com - 14/09/2011, 17:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sangat tersinggung dengan pernyataan Ruhut Sitompul, politikus Partai Demokrat, terkait kasus dugaan suap di Kementerian Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

"Itu sama sekali tidak benar. Kami ini partai yang punya martabat, punya harga diri. PKB tidak akan pernah serendah itu. PKB tersinggung dengan apa yang disampaikan Ruhut. Sungguh-sungguh menyakitkan," kata Abdul Malik Haramain, Ketua DPP PKB di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2011).

Ia menanggapi Ruhut yang mengaku pernah didatangi anggota Fraksi PKB. Tanpa menyebut nama, menurut Ruhut, kader itu meminta agar Demokrat membantu menyelamatkan Ketua Umum PKB yang juga menjabat Menakertrans, Muhaimin Iskandar, terkait kasus suap di Kemnakertrans.

"Pernah ada yang minta tolong agar Partai Demokrat bantu PKB. 'Abang tolonglah. Kita, kan, sama-sama di Sekretariat Gabungan'. Saya bilang, 'Kalau ada fakta hukum dan buktinya kuat, saya mau bilang apa'," kata Ruhut kepada wartawan di Kompleks DPR, siang tadi.

Atas nama partai, Abdul meminta Ruhut segera mencabut keterangannya itu. PKB juga meminta kepada Demokrat untuk memberikan sanksi keras kepada Ruhut. Pihaknya tengah mempertimbangkan mengadukan anggota Komisi III itu ke Badan Kehormatan DPR.

"Saya minta kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, agar membina secara khusus kader-kader seperti Ruhut. Mengapa ini perlu, karena ini sudah menyangkut partai lain, bukan internal Partai Demokrat," kata dia.

"Kita berharap komunikasi dengan partai lain adalah relasi yang saling menguntungkan. Bukan saling merendahkan atau saling menghabisi. Pernyataan Ruhut menurut kita sudah di luar batas," tuturnya.

Abdul Malik mengatakan, komunikasi kader PKB dengan kader partai lain hanya sebatas permintaan agar jangan saling memolitisasi masalah yang tengah terjadi di internal partai. Untuk itu, pihaknya meminta agar penanganan kasus itu sepenuhnya diserahkan kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com