Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Tak Perlu Ikut dalam Pengamanan Rusuh Ambon

Kompas.com - 12/09/2011, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menilai dalam pengamanan rusuh di Ambon, Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak perlu dilibatkan lagi.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan, penanganan kerusuhan di Ambon sebaiknya tetap dilakukan oleh pihak kepolisian dengan tetap menjalankan tugas secara profesional.

"Harusnya sekarang tidak perlu lagi melibatkan TNI. Hal itu akan membuat situasi semakin mencekam dan membuat dampak negatif bagi masyarakat," ujar Haris kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (12/9/2011).

Menurut Haris, untuk menciptakan situasi damai di wilayah tersebut, kepolisian melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat Ambon. Polisi, kata Haris, harus juga tetap melakukan penegakan hukum dengan terus mengusut kasus terbunuhnya tukang ojek Darkin Saimen, yang diduga menjadi pemicu dalam kerusuhan tersebut.

"Jadi, sekarang lebih baik serahkan sepenuhnya kepada polisi. Karena kehadiran TNI dengan kendaraan taktis serta persenjataan lengkap akan membuat situasi di sana akan memperkeruh suasana yang sekarang ini sudah mulai kondusif," kata Haris.

Seperti diberitakan, pertikaian di Ambon terjadi karena salah paham terkait meninggalnya Darfin Saimen (32), tukang ojek asal Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Sabtu pukul 21.45. Keluarga dan warga yang mengenal Darfin menduga korban dibunuh. Padahal, Darfin meninggal karena kecelakaan seusai mengantarkan penumpang. Dia menabrak pohon dan rumah warga hingga akhirnya tewas.

Untuk mengatasi kerusuhan, TNI dan Polri menerjunkan anggotanya bersenjata lengkap ke lokasi rusuh di Kota Ambon. Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan telah mengirim empat satuan setingkat kompi (SSK) atau sekitar 400 personel polisi dari Markas Besar Polri untuk membantu pengamanan di Ambon.

"Kami menambah personel yang ditugaskan ke Ambon, sudah datang tadi jam 04.00, menambah kekuatan di sana. Intinya, preemptif dan preventif yang kami lakukan," kata Timur di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

    Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

    Nasional
    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

    Nasional
    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

    Nasional
    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

    Nasional
    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

    Nasional
    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

    Nasional
    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

    Nasional
    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

    Nasional
    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

    Nasional
    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

    Nasional
    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

    Nasional
    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    “Oposisi” Masyarakat Sipil

    Nasional
    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com