Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra Hamzah Dilarang Bicara

Kompas.com - 09/09/2011, 21:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun berkali-kali dituding oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah tak juga angkat suara. Chandra tidak menjawab konfirmasi wartawan terkait pernyataan Nazaruddin saat diperiksa Komite Etik KPK.

Kepada Komite Etik, Nazaruddin mengungkapkan dugaan aliran dana ke Chandra dari perusahaanya serta soal lima kali pertemuannya dengan Chandra. Lalu, mengapa Chandra bungkam?

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, bungkamnya Chandra bukan tanpa alasan. Menurut Priharsa, Chandra sengaja tidak bicara karena memang dilarang. Hal tersebut disampaikan Priharsa kepada wartawan, Jumat (9/9/2011).

Priharsa melanjutkan, larangan bicara itu disepakati dalam rapat pimpinan KPK. Jajaran pimpinan meminta Chandra tidak berkomentar hingga Komite Etik menyampaikan kesimpulannya.

"Berdasarkan keputusan rapat pimpinan, Chandra memang diminta tidak menyampaikan apapun kepada media terkait tudingan yang diarahkan padanya, sebelum Komite Etik KPK merampungkan pemeriksaanya," kata Priharsa.

Dia menambahkan, Chandra mematuhi kesepakatan rapat pimpinan itu dan berjanji akan berkomentar di hadapan media setelah Komite Etik selesai bekerja. Adapun Komite Etik bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh unsur pimpinan KPK terkait tudingan Nazaruddin.

Saat buron, tersangka kasus wisma atlet itu menuding Wakil Ketua KPK M Jasin dan Chandra merekayasa kasusnya serta menerima uang. Keduanya disebut bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Selain itu, Nazaruddin menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja mengadakan pertemuan dengan Anas yang isinya menyepakati skenario kasus wisma atlet. Sebagai gantinya, Chandra dan Ade akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Diketahui, keduanya gagal dalam seleksi tersebut.

Kemarin, Komite Etik memeriksa Nazaruddin. Pemeriksaan tersebut atas dasar permintaan Nazaruddin yang disampaikan kuasa hukumnya. Kepada Komite Etik Nazar mengaku lima kali bertemu Chandra dengan rincian dua kali di rumahnya, dua kali di luar rumah, dan satu kali di gedung KPK.

Selain itu dia mengungkapkan dugaan adanya aliran dana ke Chandra dari Nazar. Uang senilai 100 ribu dollar AS untuk Chandra, kata Nazaruddin, disiapkan terkait proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP. Namun, menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, Nazaruddin mengaku tidak jadi memberikan uang itu tanpa bisa menjelaskan alasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

    Nasional
    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

    Nasional
    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

    Nasional
    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com