Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra Hamzah Dilarang Bicara

Kompas.com - 09/09/2011, 21:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meskipun berkali-kali dituding oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah tak juga angkat suara. Chandra tidak menjawab konfirmasi wartawan terkait pernyataan Nazaruddin saat diperiksa Komite Etik KPK.

Kepada Komite Etik, Nazaruddin mengungkapkan dugaan aliran dana ke Chandra dari perusahaanya serta soal lima kali pertemuannya dengan Chandra. Lalu, mengapa Chandra bungkam?

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengungkapkan, bungkamnya Chandra bukan tanpa alasan. Menurut Priharsa, Chandra sengaja tidak bicara karena memang dilarang. Hal tersebut disampaikan Priharsa kepada wartawan, Jumat (9/9/2011).

Priharsa melanjutkan, larangan bicara itu disepakati dalam rapat pimpinan KPK. Jajaran pimpinan meminta Chandra tidak berkomentar hingga Komite Etik menyampaikan kesimpulannya.

"Berdasarkan keputusan rapat pimpinan, Chandra memang diminta tidak menyampaikan apapun kepada media terkait tudingan yang diarahkan padanya, sebelum Komite Etik KPK merampungkan pemeriksaanya," kata Priharsa.

Dia menambahkan, Chandra mematuhi kesepakatan rapat pimpinan itu dan berjanji akan berkomentar di hadapan media setelah Komite Etik selesai bekerja. Adapun Komite Etik bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh unsur pimpinan KPK terkait tudingan Nazaruddin.

Saat buron, tersangka kasus wisma atlet itu menuding Wakil Ketua KPK M Jasin dan Chandra merekayasa kasusnya serta menerima uang. Keduanya disebut bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Selain itu, Nazaruddin menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja mengadakan pertemuan dengan Anas yang isinya menyepakati skenario kasus wisma atlet. Sebagai gantinya, Chandra dan Ade akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015. Diketahui, keduanya gagal dalam seleksi tersebut.

Kemarin, Komite Etik memeriksa Nazaruddin. Pemeriksaan tersebut atas dasar permintaan Nazaruddin yang disampaikan kuasa hukumnya. Kepada Komite Etik Nazar mengaku lima kali bertemu Chandra dengan rincian dua kali di rumahnya, dua kali di luar rumah, dan satu kali di gedung KPK.

Selain itu dia mengungkapkan dugaan adanya aliran dana ke Chandra dari Nazar. Uang senilai 100 ribu dollar AS untuk Chandra, kata Nazaruddin, disiapkan terkait proyek pengadaan baju hansip dan e-KTP. Namun, menurut Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua, Nazaruddin mengaku tidak jadi memberikan uang itu tanpa bisa menjelaskan alasannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

    Nasional
    Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com