Modus Kasus Kemnakertrans dan Kemenpora Mirip

JAKARTA, KOMPAS.com — Dugaan suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk mengusut kasus mafia anggaran yang melibatkan kementerian, anggota DPR, dan pengusaha.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) jangan hanya berhenti pada orang-orang yang tertangkap tangan, tetapi mengembangkan kasus itu hingga menyentuh aktor-aktor utamanya," kata peneliti korupsi politik pada Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, Jumat (9/9/2011) di Jakarta.

Dia menilai struktur dan modus korupsi di Kemnakertrans sebenarnya punya kemiripan dengan kasus suap di Kementarian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Korupsi itu melibatkan pejabat di kementerian, pihak pengusaha, dan kemungkinan anggota DPR.

"Dua kasus ini seperti membenarkan dugaan adanya praktik mafia anggaran di sejumlah kementerian. Ini momentum untuk mengusut tuntas mafia anggaran yang menggerogoti dana pembangunan," katanya.  

KPK diharapkan bisa menjadikan dua kasus itu sebagai pintu masuk untuk mengungkap mafia anggaran yang diduga berlangsung di kementerian lain. KPK diharapkan jangan hanya berhenti pada para aktor lapangan saja yang tertangkap tangan yang dijadikan tersangka sekarang ini. Kasus ini harus dikembangkan dan diusut lebih jauh lagi demi menjangkau bagian hulu kasus, terutama aktor-aktor utama di tingkat elite.  

"Perluas penyelidikan dengan mengikuti keterangan yang disampaikan para tersangka, menyusuri aliran dana, dan terus mengembangkan penyidikan lebih lanjut," katanya.