Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemeriksaan Hari Ini Inisiatif Nazaruddin

Kompas.com - 08/09/2011, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak seperti sebelumnya, Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet bersedia buka mulut di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi maupun kepada Komite Etik KPK. Hari ini, Kamis (8/9/2011) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengajukan diri untuk diperiksa Komite Etik. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha kepada wartawan, Kamis.

"Tadi kuasa hukumnya menelepon (KPK), katanya Pak Nazaruddin mau bicara, mangkanya diagendakan pemeriksaan siang ini," kata Priharsa. Hal senada disampaikan kuasa hukum Nazaruddin, Dea Tunggaesti. "Beliau (Nazaruddin) akan cerita apa yang beliau ketahui kepada Komite Etik dan penyidik," ungkap Dea melalui pesan singkat.

Saat memasuki gedung KPK untuk diperiksa Komite Etik sekitar pukul 15.00, Nazaruddin berjanji akan bicara soal pimpinan KPK. "Saya mau bicara apa adanya. Tentang pimpinan (KPK)," katanya. Namun mantan anggota DPR itu tidak menjelaskan lebih detil soal informasi yang akan diungkapkannya maupun alasannya tiba-tiba buka mulut.

Ketika ditanya soal perubahan sikap Nazaruddin itu, kuasa hukumnya, OC Kaligis membantah adanya deal-deal yang membuat Nazar tiba-tiba bersedia buka suara. "Kita gak pake deal-deal. Ini kan Komite Etik, dia (Nazaruddin) kemarin mau buka semua, saya enggak pernah ngatur-ngatur soal deal," ujarnya.

Kaligis menambahkan, Nazaruddin akan bicara soal Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah di hadapan Komite Etik."Dia (Nazaruddin) bilang kan (kata) presiden kan harus terang benderang. Jadi dia mau buka mengenai Busyro, Chandra, dia mau buka," ungkapnya.

Seperti diketahui, Komite Etik bertugas membuktikan dugaan pelanggaran etika oleh pimpinan KPK menindaklanjuti tudingan Nazaruddin. Saat buron, Nazaruddin menuding Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin menerima uang serta merekayasa kasusnya. Keduanya disebut bersekongkol dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

Selain itu, Nazaruddin menuding Chandra dan mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja mengadakan pertemuan dengan Anas yang isinya menyepakati skenario kasus wisma atlet. Sebagai gantinya, Chandra dan Ade akan diloloskan dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2011-2015.

Diketahui, keduanya gagal dalam seleksi tersebut. Komite telah memeriksa Nazaruddin sebelumnya. Namun Nazar bungkam di hadapan Komite. Atas sikap Nazar tersebut, Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua pernah menyatakan tidak lagi memerlukan keterangan Nazaruddin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

    Nasional
    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

    Nasional
    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

    Nasional
    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

    Nasional
    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

    Nasional
    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

    Nasional
    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

    Nasional
    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

    Nasional
    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

    Nasional
    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

    Nasional
    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

    Nasional
    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

    Nasional
    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

    Nasional
    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

    Nasional
    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

    Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com