Marzuki Usulkan Negara Batasi Biaya Kampanye

Kompas.com - 25/08/2011, 01:07 WIB
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar negara membatasi biaya kampanye partai politik. Menurut Marzuki, besarnya biaya kampanye pada akhirnya melahirkan pencari keuntungan yang berujung pada tindak korupsi.

"Jadi, kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi. Jadi 40 partai itu dipasang merek sama, baliho sama, kalau ada mau pidati di televisi semua diberikan waktu yang sama, asas keadilannya kuat, tidak ada diskriminasi," ujar Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Marzuki menuturkan, usulan pembatasan biaya kampanye tersebut dapat meminimalkan tindak korupsi yang makin marak. Bahkan, jika perlu biaya pemilihan umum legislatif dan presiden pun diterapkan hal yang sama agar partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye.

"Walaupun pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi itu bisa menjadi solusi yang baik agar sistem di negara ini bisa lebih baik, dan terlepas dari kasus-kasus korupsi," jelasnya.

Menurut Marzuki, di tengah isu korupsi yang semakin mengkhawatirkan saat ini, harus ada keberanian politis untuk mencegahnya isu tersebut agar tidak merebak. Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku memiliki tanggung jawab moril untuk memikirkan cara mengatasasi berbagai kasus korupsi di negeri ini.

"Setiap saya ngomong, saya tidak pernah merasa susah dengan statement saya. Kalau ada yang mau menghantam saya, ya silakan. Karena kita bangun negara ini tidak sendiri. Apa yg saya sampaikan didasarkan pada niat yang baik, hati nurani yang bekerja dan disampaikan dengan statement saya," tukasnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Ada PPKM, Nadiem Sebut Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Kemungkinan Ditunda

Nasional
Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Polri Temukan Profil Pelaku Penyebar 279 Juta Data BPJS Kesehatan

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Maksimalkan Masa Jabatannya untuk Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Pengurus GKI Yasmin Berharap Jokowi Koreksi Kebijakan Wali Kota Bogor soal Relokasi Gereja

Nasional
Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Tingkat Kepercayaan dan Jumlah OTT KPK Menurun, Ini Tanggapan Firli Bahuri

Nasional
BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

BIN Ungkap Satelit Mata-mata Asing Menempel di Banyak Peralatan Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X