Marzuki Usulkan Negara Batasi Biaya Kampanye

Kompas.com - 25/08/2011, 01:07 WIB
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Marzuki Alie mengusulkan agar negara membatasi biaya kampanye partai politik. Menurut Marzuki, besarnya biaya kampanye pada akhirnya melahirkan pencari keuntungan yang berujung pada tindak korupsi.

"Jadi, kalau ada partai yang mengeluarkan anggaran untuk kampanye, maka itu didiskualifikasi. Jadi 40 partai itu dipasang merek sama, baliho sama, kalau ada mau pidati di televisi semua diberikan waktu yang sama, asas keadilannya kuat, tidak ada diskriminasi," ujar Marzuki dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (24/8/2011).

Marzuki menuturkan, usulan pembatasan biaya kampanye tersebut dapat meminimalkan tindak korupsi yang makin marak. Bahkan, jika perlu biaya pemilihan umum legislatif dan presiden pun diterapkan hal yang sama agar partai tidak berlomba-lomba mencari uang untuk kampanye.

"Walaupun pandangan saya ini kadang-kadang tidak menarik, tapi kalau kita perhatikan untuk mencari solusi itu bisa menjadi solusi yang baik agar sistem di negara ini bisa lebih baik, dan terlepas dari kasus-kasus korupsi," jelasnya.

Menurut Marzuki, di tengah isu korupsi yang semakin mengkhawatirkan saat ini, harus ada keberanian politis untuk mencegahnya isu tersebut agar tidak merebak. Sebagai Ketua DPR, Marzuki mengaku memiliki tanggung jawab moril untuk memikirkan cara mengatasasi berbagai kasus korupsi di negeri ini.

"Setiap saya ngomong, saya tidak pernah merasa susah dengan statement saya. Kalau ada yang mau menghantam saya, ya silakan. Karena kita bangun negara ini tidak sendiri. Apa yg saya sampaikan didasarkan pada niat yang baik, hati nurani yang bekerja dan disampaikan dengan statement saya," tukasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Nasional
Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Nasional
Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Nasional
Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Mendagri Minta Pemkab Cirebon Segera Realisasikan APBD 2021

Nasional
Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Nasional
Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Berkas Lengkap, Tersangka Penyuap Bupati Bandung Barat Terkait Bantuan Covid-19 Siap Disidang

Nasional
Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Studi: Antibodi Vaksin Covid-19 Sinovac Menurun Setelah 6 Bulan, Butuh Dosis Ketiga

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Tuntutan 11 Tahun Penjara Juliari Batubara Dinilai Janggal

Nasional
Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Pemda Diminta Segera Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan dengan Proses Tak Berbelit-belit

Nasional
Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Perebutan Kepemimpinan Parpol Pasca-kudatuli, dari PKB hingga Demokrat

Nasional
275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

275 Daerah Dapat Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak

Nasional
Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Kemendagri Tegaskan Urus Administrasi Kependudukan Tak Perlu Pakai Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya

Nasional
Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Menko PMK: Ada 1.500 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X