Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Pengakuan Jasin pada Komite Etik

Kompas.com - 24/08/2011, 17:22 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M Jasin menjalani pemeriksaan Komite Etik, Rabu (24/8/2011). Kepada Komite Etik, Jasin mengungkapkan bahwa dia tidak pernah mengenal Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum ataupun Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang menjadi tersangka kasus wisma atlet. Hal itu disampaikan Ketua Komite Etik Abdullah Hehamahua dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta, Rabu.

"Pak Jasin jelas, seumur hidup belum pernah ketemu Anas, Pak Jasin tidak pernah kenal dan tidak pernah ketemu Nazaruddin," ujar Abdullah. Selain itu, menurut Abdullah, Jasin juga membantah tudingan Nazaruddin yang menyebut dia merekayasa kasus wisma atlet SEA Games bersama Anas dan Chandra. "Pak Jasin juga membantah rekayasa karena semua di KPK itu, kata Pak Jasin, sistemnya kolegial melalui gelar perkara, penyidik, penyelidik, penuntut, deputi, direktur, dan pimpinan," tutur Abdullah.

Sebelumnya, kepada media, Jasin pernah mengungkapkan hal serupa menanggapi tudingan Nazaruddin terhadapnya. Seperti diketahui, saat buron, Nazaruddin menuding Jasin merekayasa kasusnya bekerja sama dengan Anas. Dia menyebut Jasin dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah sebagai teman dekat Anas.

Menindaklanjuti tudingan-tudingan Nazar itu, KPK membentuk Komite Etik yang bertugas membuktikan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang mungkin dilakukan Jasin dan Chandra. Hingga kini, Komite Etik telah memeriksa sejumlah pihak eksternal KPK ataupun internal KPK.

Pihak eskternal yang diperiksa antara lain Nazaruddin sendiri, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa, serta sejumlah anggota staf Nazaruddin. Sementara internal KPK yang dimintai keterangan antara lain mantan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahadrja; Juru Bicara KPK Johan Budi; serta penyidik KPK, Rony Samtana, Arif, dan Novel, dan Jasin.

Pemeriksaan terhadap pihak lainnya, termasuk Chandra, akan dilanjutkan setelah 6 September. "Substansi yang lain akan diperiksa habis Lebaran, dan pimpinan yang belum," ujar Abdullah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com