Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Sukar Dipegang Kata-katanya

Kompas.com - 23/08/2011, 18:38 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, memandang Muhammad Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap wisma atlet sebagai orang yang tidak dapat dipercaya.

Dengan begitu, keterangan Nazaruddin sebenarnya tidak penting lagi bagi Komite Etik. "Kalau dari keterangan semua bohong, pengakuan dia (Nazaruddin) sudah tidak terlalu penting. Jadi dia ngaku atau tidak itu tidak menjadi penting bagi Komite Etik," kata Abdullah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2011).

Saat diperiksa Komite, Senin (22/8/2011), Nazaruddin enggan bicara soal tudingan-tudingannya terhadap pimpinan dan pejabat KPK selama ini. Dia hanya mau bicara jika dipindahkan dari Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Terkait hal itu, Abdullah mengatakan, Komite menunggu keputusan pimpinan KPK soal pemindahan Nazaruddin. Jika pimpinan memutuskan untuk memindahkannya, Komite akan kembali memanggil Nazar.

"Keputusan ada di pimpinan untuk memindahkan atau tidak. Kemarin saya minta dia (Nazaruddin) bersumpah kalau dia dipindahkan, dia akan ngomong," ungkap Abdullah.

Namun, lanjutnya, tidak ada jaminan jika Nazaruddin akan bicara setelah dipindahkan. Oleh karena itu, jika Nazaruddin tetap menolak bicara soal tudingannya, Komite tetap dapat membuktikan dugaan pelanggaran etika oleh pimpinan KPK dari keterangan pihak lain termasuk orang dekat Nazaruddin, seperti mantan stafnya, supir, ataupun petugas satpam rumahnya.

"Dia (Nazaruddin) tipe yang sukar dipegang kata-katanya, jadi keterangan tidak harus dari dia, bisa dari mana saja," ujar Abdullah. Komite Etik bertugas membuktikan dugaan pelanggaran etika oleh unsur pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan M Jasin.

Dugaan tersebut berdasarkan tudingan-tudingan Nazaruddin terhadap keduanya. Pada masa buron, Nazaruddin menuding Chandra dan Jasin menerima uang dan merekayasa kasusnya.

Dia juga menuding mantan Deputi Penindakan KPK Ade Rahadrja bersama Chandra dan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyepakati skenario rekayasa kasus wisma atlet.

Sebagai gantinya, Chandra dan Ade akan diloloskan sebagai pimpinan KPK 2011-2015. Namun keduanya gagal dalam seleksi tahap kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

    Nasional
    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

    Nasional
    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

    Nasional
    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

    Nasional
    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

    Nasional
    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

    Nasional
    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

    Nasional
    Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

    Nasional
    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

    Nasional
    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com