Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berikan Dukungan Moril Kepada Nazaruddin

Kompas.com - 23/08/2011, 08:15 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Hotman M Siahaan, guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Airlangga, Surabaya, mengatakan, di Surabaya, Selasa (23/8/2011), masyarakat hendaknya memberikan dukungan moril kepada Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, agar berani membuka seluruh penyelewengan uang negara.

"Saya percaya Nazaruddin pada dasarnya tidak mau dikorbankan sendirian. Dia masih mau membuka semuanya seperti yang disampaikan saat dia di luar negeri. Hanya masalahnya dia tersandera melalui keluarganya," kata Hotman.

Menurut Hotman, posisi Nazaruddin adalah simpul penting dari suatu jaringan penyelewengan uang negara yang melibatkan partai politik, DPR dan pemerintahan. Dengan demikian, jika simpul itu dibuka, rangkaian jaringan itu bisa dibongkar semua.

Jadi Nazaruddin itu merupakan pintu gerbang untuk membuka penyelewengan uang negara secara besar-besaran. Kalau gagal, penangkapan Nazaruddin tidak punya arti apa-apa, katanya.

Hotman juga mengharapkan agar pengacara Nazaruddi n, OC Kaligis harus mendorong kliennya untuk mau membuka masalahnya jika memang punya komitmen terhadap upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Dukungan moril juga diharapkan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), pers.

Bagi KPK, lanjut Hotman, penanganan kasus Nazaruddin itu merupakan momentum istimewa untuk meninggalkan sejarah yang cemerlang dan berarti bagi bangsa.

"Bukankah hampir seluruh pimpinan KPK segera mengakhiri tugasnya. Maka, tinggalkan catatan yang indah bagi bangsa ini dengan membuka penyelewengan uang negara secara besar-besaran dengan Nazaruddin sebagai entry point-nya," ujar Hotman.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

    Nasional
    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

    Nasional
    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

    Nasional
    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

    Nasional
    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

    Nasional
    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

    Nasional
    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

    Nasional
    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Gejala Korupsisme Masyarakat

    Nasional
    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

    Nasional
    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

    Nasional
    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

    Nasional
    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

    Nasional
    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

    Nasional
    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

    Nasional
    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Paradoks Sejarah Bengkulu

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com