Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tak Halangi OCK Dampingi Nazaruddin

Kompas.com - 15/08/2011, 22:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah menghalangi pengacara OC Kaligis untuk mendampingi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, saat pertama kali tiba di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Sabtu (13/8/2011) malam.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP saat pertama datang ke KPK, Nazaruddin belum diperiksa sehingga tak terlalu membutuhkan penasihat hukum. Johan menuturkan, setiap tersangka berhak didampingi pengacara. Jadi, tidak mungkin KPK membatasi hak tersangka mendapatkan penasehat hukum.

"Aturannya itu, kepada tersangka disampaikan anda berhak didampingi pengacara siapa saja, kalau enggak bisa bayar, negara yang nanti menunjuk. Tergantung tersangka dia mau didampingi oleh siapa," kata Johan, kepada Kompas di Jakarta, Senin (15/8/2011).

Menurut Johan, tudingan bahwa KPK sengaja menghalangi pengacara Nazaruddin mendampingi kliennya pada Sabtu malam sama sekali tak berdasar.

Dia menuturkan, saat datang ke KPK setelah mendarat dari Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Nazaruddin tak langsung diperiksa. Dia hanya dibutuhkan untuk keperluan administrasi seperti mengecek identitas dan sebagainya.

"Kan waktu itu naik malam-malam. Baru OC Kaligis menunjukkan surat kuasa yang belum ditandatangani Nazaruddin. Toh malam itu belum ada pemeriksaan mengenai materi, baru administrasi. Karena itu kita balikin lagi ke rutan," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

    Nasional
    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

    Nasional
    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

    Nasional
    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

    Nasional
    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

    Nasional
    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

    Nasional
    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

    Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

    Nasional
    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com