Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: 2 Nama Capim KPK Diragukan

Kompas.com - 13/08/2011, 16:03 WIB
Caroline Damanik

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan hasil penelusuran (tracking) terhadap rekam jejak 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Sabtu (13/8/2011). Hasilnya, dari 10 nama calon, ICW menilai dua nama memiliki rekam jejak yang buruk.

"Yang paling telak memang dua nama sudah bisa dikatakan buruk. Artinya pas dengan kepentingan Pansel untuk meloloskan delapan nama," ungkap Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Sabtu (13/8/2011).

 

Sepuluh nama calon pimpinan KPK yang berhasil lolos hingga saat ini adalah Abdullah Hehamahua (penasihat KPK), Abraham Samad (advokat), Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi), Bambang Widjoyanto (advokat), Egi Sutjiati (pejabat di Mahkamah Agung), Handoyo Sudrajad (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat  KPK), Sayid Fadhil (akademisi), Yunus Husein (Ketua PPATK), Zulkarnain (Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung), dan Adnan Pandupradja (Komisi Kepolisian Nasional)

Emerson masih enggan menyebutkan dua nama calon yang dianggap tidak layak tersebut. Ia juga enggan mengafirmasi kemungkinan keduanya berasal dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Ia hanya menekankan keduanya memiliki catatan buruk terkait integritasnya.

ICW khawatir jika integritas calon pimpinan bermasalah, maka akan menyanderanya sebagai pimpinan KPK ke depan.

"Catatan buruknya, misalnya, apakah dia memberikan laporan kekayaan secara benar atau tidak. Atau, ada indikasi dia melakukan tindak pidana atau katakan penyimpangan, misalnya, pelanggaran disiplin PNS. Kemudian, apakah dia memberikan informasi yang benar dalam proses pendaftaran kepada Pansel," tambahnya.

Emerson mengatakan, dalam penyampaian hasil tracking hari ini, ICW menjabarkan dalam empat indikator terkait rekam jejak, yaitu aspek integritas, kepemimpinan atau leadership, kualitas dan komitmen pemberantasan korupsi. ICW menempatkan integritas sebagai prioritas.

Sementara itu, Pansel menjadwalkan audiensi tracking ini untuk menetapkan delapan dari 10 nama calon pimpinan yang akan dibawa ke Presiden dan kemudian diajukan ke DPR untuk diuji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com