Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Produk Pindad Hanya untuk Tujuan Damai

Kompas.com - 11/08/2011, 22:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Produk alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang diproduksi PT Pindad hanya boleh diperjualbelikan untuk tujuan damai. Dengan demikian, permintaan senjata dari daerah konflik tidak boleh dilayani.

"Kami hanya memproduksi ini untuk proses perdamaian dan menjaga keseimbangan. Black market (pasar gelap senjata) diusahakan untuk ditiadakan," ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar di Jakarta, Kamis (11/8/2011).

Sebelumnya, Pindad mengaku kesulitan menjual produk buatannya pada pemakai terbesar di dalam negeri, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk beberapa jenis senjata, TNI memilih impor daripada membelinya dari dalam negeri, PT Pindad.

Di sisi lain, Pindad tidak bisa dengan bebas mengekspor produknya ke pasar internasional karena butuh izin pemerintah. Sebagai contoh, bom tajam BT-250 yang sudah ditawarkan ke TNI sejak 10 tahun lalu, belum juga diambil sampai sekarang.

Menurut Mustafa, masalah ini sudah dibawa ke rapat kabinet yang langsung dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis siang tadi. Atas dasar itu, Mustafa optimistis bahwa alutsista akan disediakan dengan memperhitungkan keberpihakan pada produksi dalam negeri.

"Oleh karenanya, industri strategis ini sedang kami perkuat penatakelolaannya dan manajemennya untuk mengimbangi kesempatan yang diberikan bagi produksi alutsista dari dalam negeri. Ini berlaku juga untuk industri strategis lain, yakni Pindad, Dirgantara Indonesia, dan PT PAL," katanya.

Atas dasar itu, Indonesia tetap bisa mengekspor senjata genggam jenis SS-2 dan panser ke Malaysia. Untuk panser juga sedang dirundingkan dengan 1-2 negara ASEAN yang lain. Ini termasuk juga panser 6x6 untuk misi perdamaian di Lebanon.

"Yang seperti ini yang akan kami perluas pasarnya. Seperti pesawat CN 235 versi militer sekarang lebih laris dibandingkan versi sipil untuk penumpang," ujar Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com