Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Dukung 4 BUMN Jadi BPJS

Kompas.com - 10/08/2011, 17:14 WIB
Suhartono

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Danang Widoyoko, mendukung empat BUMN, yaitu PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri, menjadi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan (BPJS), yang melaksanakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Secara kelembagaan, dengan status bukan BUMN, bersifat nirlaba dan berbentuk wali amanat, empat lembaga itu menjadi lembaga publik yang bersifat terbuka dan bisa diakses oleh publik.

Danang mengemukakan itu saat bertemu dengan Koordinator Pembela Keadilan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS), Surya Tjandra, dan Sekjen KAJS, Said Iqbal, serta aktivis KAJS lainnya di Kantor ICW, Jakarta, Rabu (10/8/2011) siang.

"Jika bukan BUMN, empat lembaga itu bukan lagi korporasi yang tertutup bagi publik sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi yang ada. Selama ini, karena berbentuk BUMN, empat lembaga tersebut sama sekali tidak bisa diakses oleh publik. Nantinya, jika bukan BUMN, empat lembaga itu akan mudah dipantau dan diakses ICW," ujar Danang.

Menurut Danang, dengan menjadi wali amanat dan bukan BUMN, semua investasi dan pengelolaan dana di empat lembaga itu bisa diketahui publik.

"Selama ini, kita tidak tahu apa yang dilakukan direksi, khususnya investasi yang dilakukan dengan dana-dana peserta tersebut. Dengan demikian, peluang terjadi korupsi di empat lembaga tersebut akan kecil jika bersifat terbuka dan bisa diakses publik," tambah Danang.

Dengan wali amanat, kata Danang, kepemilikan masyarakat di empat lembaga tersebut menjadi jelas dengan representasinya. "Akibatnya, masyarakat akan bisa ikut merumuskan kebijakan di empat lembaga. Selama ini, dengan bentuk BUMN, empat lembaga tersebut tak bisa dilacak menjadi sapi perahan politisi dan elite pemerintah," jelas Danang.

Dengan dukungan ICW, berarti tak hanya 68 elemen organisasi buruh dan pekerja serta mahasiswa yang telah bergabung mendukung perjuangan KAJS mewujudkan BPSJ yang akan melaksanakan SJSN. Akan tetapi juga Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), Jaringan Buruh dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), serta Badan Eksekutit Mahasiswa (BEM) Universitas Yarsi dan BEM Universitas Negeri Solo (UNS), Lembaga Bantuan Hukum Aspek Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

    Nasional
    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

    Nasional
    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

    Nasional
    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

    Nasional
    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

    Nasional
    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

    Nasional
    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

    Nasional
    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

    Nasional
    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

    Nasional
    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

    Nasional
    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

    Nasional
    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

    Nasional
    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

    Nasional
    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com