Partai SRI: Kita Tidak Menjual Kucing dalam Karung

Sejumlah individu yang tergabung dalam Partai Sri mengajukan uji materi soal Undang-undang Parpol meminta perubahan syarat pendirian parpol. Sepertinya, Partai SRI mengalami kesulitan membangun jaringan di seluruh Indonesia?

Memang tidak ada sumber dana. Karena kalau kita hitung untuk membuat partai dibutuhkan lebih kurang Rp 400 miliar. Itu artinya hanya orang kaya yang bisa bikin partai. Bahkan koruptor pun tidak bisa bikin partai kalau jumlahnya segitu banyak.

Nah, hal itu melanggar hak orang buat bikin partai. Karena hak itu, tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki karena sudah komitmen kepada demokrasi.

Sekarang politik itu sudah sangat mahal. Oleh karena itu, money politic akan terus berlangsung. Sebab siapa yang punya uang, dia menguasai kekuasaan. Nah, itu yang kita minta di review kembali oleh Mahkamah Konstitusi.

Para pendukung Partai SRI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi pada 15 Juni 2011 lalu terkait syarat pendirian partai politik, sekaligus ketentuan mengenai verifikasi parpol sebagai badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Para penggugat berpendapat, Pasal 2 Ayat (1) memberatkan partai-partai baru. Ketentuan itu mengatur, parpol harus didirikan minimal oleh 30 orang di setiap provinsi dan harus didaftarkan oleh minimal 50 orang. Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang syarat verifikasi menjadi partai berbadan hukum, antara lain harus memiliki kepengurusan di 33 provinsi, 75 persen kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan di seluruh Indonesia.

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara untuk memajukan diri secara kolektif, berserikat, dan lainnya.

Lalu, sumber dana Partai SRI dari mana?

Swadaya. Ada iuran anggota. Ada simpatisan. Di beberapa daerah, ada banyak orang yang berinisiatif membantu dan membangun jaringan partai. Sosok Sri Mulyani melahirkan militansi.

Kita juga punya kesepakatan kalau terlibat dalam politik, kita harus berani membiayai diri sendiri. Contoh yang paling konkret adalah kita berkomitmen memangkas penghasilan kita (pengurus pusat), antara 30 sampai 50 persen selama enam bulan ini untuk membiayai partai.