Soal Papua, Pemerintah Harus Cantik Berdiplomasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah harus memiliki mode diplomasi yang elegan dalam menghadapi persoalan di Papua. Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, pemerintah harus mulai dengan mencari informasi yang detail mengenai latar belakang dan alasan terjadinya konflik belakangan ini di Papua serta tuntutan untuk mengeluarkan referendum yang makin besar.

Pemerintah juga perlu menemukan pihak yang bisa menjadi representasi kelompok untuk diajak berdialog, terutama dari warga asli Papua. Pembentukan jaringan-jaringan pro-kemerdekaan jangan dibalas dengan membentuk jaringan baru yang anti-kemerdekaan. Menurutnya, ini hanya akan memperuncing konflik horizontal di Papua.

"Jangan justru malah timbulkan konflik horizontal, tapi bagaimana cantik membangun diplomasi," katanya di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Para diplomat dan jajaran Kementerian Luar Negeri diharapkan memahami sejarah Papua di Indonesia dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjalankan diplomasi dengan baik secara utuh. Pihak intelijen juga diharapkan segera menemukan pihak-pihak yang mungkin bertindak sebagai 'provokator' dalam persoalan Papua.

Sejak persoalan Papua bergulir di masa lalu, Ikrar mengatakan, pihak aparat polisi dan TNI serta para diplomat di Kemenlu kerap berpotensi menaikkan tensi permasalahan karena kerap menganggap remeh proses diplomasi dengan masyarakat asli Papua.

Seperti diberitakan, sejumlah peristiwa kekerasan kembali terjadi di Papua. Organisasi Papua Merdeka (OPM) diduga melakukan penyerangan di dua lokasi di Papua, yaitu di Pinai dan di Jalan Poros Koya-Abepura.  Penyerangan di Pinai menewaskan tiga orang sipil dan satu prajurit TNI.