Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jangan Paksakan Calon Bermasalah

Kompas.com - 05/08/2011, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tidak meloloskan calon yang berpotensi punya masalah.

Harapan itu disampaikan anggota Komisi III DPR Nasir Djamil, Jumat (5/8/2011), terkait dengan 10 kandidat yang lulus tahap psikotes dan selanjutnya akan menjalani proses wawancara.

Nasir menilai, dari 10 kandidat yang masih bertahan saat ini, setidaknya 5 kandidat secara keilmuan cukup mumpuni. Namun dari sisi integritas, terdapat 3 orang.

Komposisi tersebut dinilai belum ideal. Nasir menyebutkan, salah satu penyebabnya adalah karena keanggotaan tim seleksi didominasi oleh sosok yang tidak terlibat saat UU KPK dibentuk.

Jika melihat komposisi kandidat saat ini, Nasir memperkirakan Komisi III akan kesulitan mendapatkan calon pimpinan KPK yang bersosok "setengah dewa".

"Saya belum bisa prediksikan bagaimana fraksi-fraksi nantinya jika sulit menemukan figur yang mumpuni dan dipercaya publik," katanya.

"Jika memang tidak ada, ya bisa saja kami memilih dua atau tiga orang yang memang layak. Justru kalau dipaksa memilih figur yang di kemudian hari bermasalah, pasti DPR akan dicap sengaja ingin menghancurkan KPK," lanjutnya.

 

Berikut adalah 10 calon pimpinan KPK yang sudah lulus seleksi pertama:

1. Abdullah Hehamahua (penasihat KPK)
2. Abraham Samad (advokat)
3. Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi)
4. Bambang Widjoyanto (advokat)
5. Egi Sutjiati (pejabatdi Mahkamah Agung)
6. Handoyo Sudrajad (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat  KKP)
7. Sayid Fadhil (akademisi)
8. Yunus Husein (Ketua PPATK)
9. Zulkarnain (Koordinator Staf Ahli Kejaksaan Agung)
10.Adnan Pandupradja (Komisi Kepolisian Nasional)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Nasional
    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com