Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Kemerdekaan Papua Kumpul di London

Kompas.com - 02/08/2011, 15:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tak khawatir mengenai Koferensi Internasional Lawyer for West Papua (ILWP) di Universitas Oxford, London pada Selasa (2/8/2011). Konferensi ini menuntut kemerdekaan Papua Barat.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, yang juga mantan Duta Besar Indonesia di Inggris, mengatakan, ada sejumlah orang yang berusaha menghidupkan masalah Papua.

"Namun, upaya-upaya mereka selama ini tidak memeroleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi, menekankan, bahwa mereka mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua," kata Marty kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Marty mengatakan, pemerintah Indonesia senantiasa memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan nasional, termasuk Papua, kepada negara-negara sahabat.

Selain pengacara, konferensi ini turut dihadiri pemimpin gerakan kemerdekaan Papua, legislator, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Beberapa orang yang menjadi pembicara pada konferensi ini, antara lain, pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda, Anggota Ahli Komite PBB untuk Pengurangan Diskriminasi terhadap Perempuan Frances Raday, Menteri Kehakiman Vanuatu Ralph Regenvanu, dan lainnya.

Dukung ILWP

Sebelumnya, massa yang terdiri dari masyarakat dan mahasiswa dibawah koordinasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Selasa, berunjuk rasa mendukung pelaksanaan Koferensi ILWP.

Menurut Macho Tabuni dari KNPB, ILWP adalah lembaga hukum internasional yang mendapat legitimasi dari bangsa Papua untuk membawa masalah Papua ke Mahkamah Internasional. Ditemui di tengah-tengah aksi unjuk rasa, Macho Tabuni mengatakan, unjuk rasa dilaksanakan serentak di beberapa kota di Papua seperti Abepura, Nabire, Timika, dan Biak.

"Ini unjuk rasa damai, untuk menunjukkan kepada dunia dan Indonesia bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal," kata Macho Tabuni.

Di Abepura, unjuk rasa diikuti ribuan warga yang berasal dari berbagai wilayah seperti Sentani, Koya, Waena, dan Abepura. Situasi kota mulai dari Sentani, Abepura dan Jayapura tampak lengang. Sebagian besar toko yang berada di ruas jalan yang menghubungkan ketiga kota itu tutup. Lingkaran Abepura menjadi salah satu titik kumpul massa pengunjuk rasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

    Nasional
    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

    Nasional
    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

    Nasional
    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

    Nasional
    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

    Nasional
    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

    Nasional
    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

    Nasional
    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

    Nasional
    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

    Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

    Nasional
    Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

    Nasional
    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

    Nasional
    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

    Nasional
    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

    Nasional
    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

    Nasional
    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com