Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Kiemas Tak Salahkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Taufik Kiemas menilai pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak menyalahi aturan. Taufik sepakat kalau memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di titik nadir, tak ada salahnya wacana pembubaran KPK dilontarkan. Ia mengaku, tak merasa ada skenario untuk melemahkan KPK.

"Saya rasa enggak ada (upaya melemahkan KPK), isi UU-nya sudah begitu. Jadi kalau polisi dan jaksa sudah tidak sanggup ya dibentuk KPK. Tapi kalau KPK sudah tidak sanggup, tapi kan katanya sudah di titik nadir, sekarang dikembalikan ke polisi atau jaksa lagi atau bagaimana," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (2/8/2011).

Merujuk kepada sejarah pembentukan KPK, Taufik mengatakan KPK dibentuk karena peran polisi dan jaksa yang sudah tak signifikan lagi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika KPK sudah tak mampu menjalankan peran utamanya, maka keberadaan KPK ke depannya pun perlu dipertimbangkan.

"Tinggal itu aja masalahnya. Saya rasa Pak Marzuki tidak sedikitpun menyalahi aturan," tambahnya.

Mengenai kebutuhan negara terhadap keberadaan KPK, Taufik juga enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pertanyaan itu seharusnya dikembalikan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan super.

"Kalau ini sudah di titik nadir, polisi di titik nadir, bagaimana caranya republik kita ini maju. Polisi dan jaksa sudah tidak dipercaya, sekarang KPK sudah tidak dipercaya. Jadi bagaimana kita ini. Seharusnya berunding semua orang-orang yang pintar masalah hukum. KPK itu kan adhoc, kalau dianggap polisi dan jaksa sudah mampu, ya harusnya membubarkan diri," tandasnya.

Wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor dilontarkan Marzuki Alie Jumat lalu. Menurut politisi Demokrat ini, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya. Marzuki pun menuai kecaman dari berbagai pihak atas pernyataannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com