Taufik Kiemas Tak Salahkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 12:35 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Taufik Kiemas menilai pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak menyalahi aturan. Taufik sepakat kalau memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di titik nadir, tak ada salahnya wacana pembubaran KPK dilontarkan. Ia mengaku, tak merasa ada skenario untuk melemahkan KPK.

"Saya rasa enggak ada (upaya melemahkan KPK), isi UU-nya sudah begitu. Jadi kalau polisi dan jaksa sudah tidak sanggup ya dibentuk KPK. Tapi kalau KPK sudah tidak sanggup, tapi kan katanya sudah di titik nadir, sekarang dikembalikan ke polisi atau jaksa lagi atau bagaimana," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (2/8/2011).

Merujuk kepada sejarah pembentukan KPK, Taufik mengatakan KPK dibentuk karena peran polisi dan jaksa yang sudah tak signifikan lagi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika KPK sudah tak mampu menjalankan peran utamanya, maka keberadaan KPK ke depannya pun perlu dipertimbangkan.

"Tinggal itu aja masalahnya. Saya rasa Pak Marzuki tidak sedikitpun menyalahi aturan," tambahnya.

Mengenai kebutuhan negara terhadap keberadaan KPK, Taufik juga enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pertanyaan itu seharusnya dikembalikan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan super.

"Kalau ini sudah di titik nadir, polisi di titik nadir, bagaimana caranya republik kita ini maju. Polisi dan jaksa sudah tidak dipercaya, sekarang KPK sudah tidak dipercaya. Jadi bagaimana kita ini. Seharusnya berunding semua orang-orang yang pintar masalah hukum. KPK itu kan adhoc, kalau dianggap polisi dan jaksa sudah mampu, ya harusnya membubarkan diri," tandasnya.

Wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor dilontarkan Marzuki Alie Jumat lalu. Menurut politisi Demokrat ini, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya. Marzuki pun menuai kecaman dari berbagai pihak atas pernyataannya tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

    Nasional
    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

    Nasional
    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

    Nasional
    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

    Nasional
    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

    Nasional
    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

    Nasional
    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

    Nasional
    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

    Nasional
    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

    Nasional
    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

    Nasional
    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    UPDATE: Sebaran 760 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Tertinggi di Jawa Barat

    Nasional
    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Penjelasan Istana soal Kemungkinan Reshuffle Lagi

    Nasional
    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Sandiaga Optimistis Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Segera Pulih

    Nasional
    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    PCR Jadi Syarat Wajib Naik Pesawat, Politisi Demokrat Minta Pemerintah Tanggung Biayanya

    Nasional
    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.