Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik Kiemas Tak Salahkan Marzuki

Kompas.com - 02/08/2011, 12:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Taufik Kiemas menilai pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak menyalahi aturan. Taufik sepakat kalau memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di titik nadir, tak ada salahnya wacana pembubaran KPK dilontarkan. Ia mengaku, tak merasa ada skenario untuk melemahkan KPK.

"Saya rasa enggak ada (upaya melemahkan KPK), isi UU-nya sudah begitu. Jadi kalau polisi dan jaksa sudah tidak sanggup ya dibentuk KPK. Tapi kalau KPK sudah tidak sanggup, tapi kan katanya sudah di titik nadir, sekarang dikembalikan ke polisi atau jaksa lagi atau bagaimana," ungkapnya di Gedung DPR RI, Selasa (2/8/2011).

Merujuk kepada sejarah pembentukan KPK, Taufik mengatakan KPK dibentuk karena peran polisi dan jaksa yang sudah tak signifikan lagi dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika KPK sudah tak mampu menjalankan peran utamanya, maka keberadaan KPK ke depannya pun perlu dipertimbangkan.

"Tinggal itu aja masalahnya. Saya rasa Pak Marzuki tidak sedikitpun menyalahi aturan," tambahnya.

Mengenai kebutuhan negara terhadap keberadaan KPK, Taufik juga enggan berkomentar banyak. Menurutnya, pertanyaan itu seharusnya dikembalikan kepada KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan super.

"Kalau ini sudah di titik nadir, polisi di titik nadir, bagaimana caranya republik kita ini maju. Polisi dan jaksa sudah tidak dipercaya, sekarang KPK sudah tidak dipercaya. Jadi bagaimana kita ini. Seharusnya berunding semua orang-orang yang pintar masalah hukum. KPK itu kan adhoc, kalau dianggap polisi dan jaksa sudah mampu, ya harusnya membubarkan diri," tandasnya.

Wacana pembubaran KPK dan pemutihan bagi para koruptor dilontarkan Marzuki Alie Jumat lalu. Menurut politisi Demokrat ini, KPK lebih baik dibubarkan jika Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tak lagi dapat menemukan calon yang kredibel untuk memimpin KPK ke depannya. Marzuki pun menuai kecaman dari berbagai pihak atas pernyataannya tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

    Nasional
    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

    Nasional
    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

    Nasional
    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

    Nasional
    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

    Nasional
    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

    Nasional
    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

    Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

    Nasional
    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

    Nasional
    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

    Nasional
    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

    Nasional
    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

    Nasional
    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

    Nasional
    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

    BrandzView
    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

    Nasional
    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com