Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Awasi Seleksi Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 02/08/2011, 09:49 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KH Salahuddin Wahid mengatakan, bangsa Indonesia masih sangat membutuhkan keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang efektif. Untuk itu, sangat aneh kalau ada desain besar (grand design) untuk menghacurkan KPK.

"Kalau sampai ada grand design menghacurkan KPK, pasti akan ditentang habis-habisan," kata Gus Sholah, panggilan akrab pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, ini, Selasa (2/8/2011) pagi.

Menyinggung tentang sistem rekrutmen calon pimpinan KPK yang dinilai terbuka bagi intervensi pemerintah dan DPR, Gus Sholah mengatakan, sistem itu sudah ada sejak awal sehingga tidak terlalu perlu dipermasalahkan. Buktinya, munculnya nama-nama yang cukup kredibel yang dapat dijaring panitia seleksi.

Di antara nama yang ditunjuk Gus Sholah adalah mantan Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bambang Widjojanto, penasihat KPK Abdullah Hehamahua, mantan Ketua PPATK Yunus Hussein, dan Arianto Sutadi.

"Track record mereka dalam pemberantasan korupsi sangat bagus. Mereka juga punya kapabilitas untuk memimpin KPK," kata cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus-Syekh KH Hasyim Asyari ini.

Yang penting, lanjutnya, masyarakat harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap proses rekrutmen itu sejak di panitia seleksi yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar sampai nanti di DPR. Hal itu untuk mencegah politisasi dan lolosnya orang-orang yang tidak kredibel.

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com