Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Priyo: Pernyataan Marzuki Wajar Saja

Kompas.com - 01/08/2011, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, pernyataan koleganya di jajaran Pimpinan DPR, Ketua DPR Marzuki Alie terkait wacana pembubaran KPK adalah pernyataan yang wajar. Menurutnya, Marzuki memiliki hak untuk bebas berpendapat, termasuk jika kontra dengan pendapat publik.

"Saya berpandangan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki sebagai tokoh nasional dan sebagai pimpinan teras Partai Demokrat itu wajar-wajar saja. Sebagaimana saya juga mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan saya, mengritik kabinet SBY dan lembaga lain dan juga bahkan lembaga-lembaga tertentu ketika tidak memiliki standar tertentu. Jadi menurut saya dalam rangka demokrasi, wajar dan sah seorang tokoh nasional menyampaikan pandangannya betapapun itu menuai kontroversi," katanya di Gedung DPR, Senin (1/8/2011).

Politisi Golkar ini menilai Marzuki Alie berhak menyampaikan gagasannya dalam konteks sebagai warga negara yang merdeka. Apalagi, soal kritiknya terhadap KPK juga harus direspons. Pasalnya, KPK dinilai sudah menjauh dari cita-cita awal pemberantasan korupsi. Meski demikian, Priyo juga mengakui bahwa ada pendapat Marzuki yang juga tak disetujuinya, yaitu soal pemaafan bagi para koruptor.

Priyo meminta publik untuk tidak lagi ramai-ramai menghakimi Marzuki Alie. Apalagi, sampai ada yang mengusulkan recall atau mengancam melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu ke Badan Kehormatan DPR. Gagasan Marzuki seharusnya disambut dengan instrospeksi bagi KPK dan institusi politik, hukum, dan HAM lainnya untuk membenahi diri.

"Saya usul, Pak Marzuki tak perlu lagi dikecam ramai-ramai. Soal itu toh dia sudah sampaikan pandangannya, itu sah sesuai UU. Dan, saya tidak sarankan untuk di-recall, dikecam seperti itu, atau dilaporkan ke BK," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com