Priyo: Pernyataan Marzuki Wajar Saja

Kompas.com - 01/08/2011, 17:35 WIB
EditorInggried

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, pernyataan koleganya di jajaran Pimpinan DPR, Ketua DPR Marzuki Alie terkait wacana pembubaran KPK adalah pernyataan yang wajar. Menurutnya, Marzuki memiliki hak untuk bebas berpendapat, termasuk jika kontra dengan pendapat publik.

"Saya berpandangan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Marzuki sebagai tokoh nasional dan sebagai pimpinan teras Partai Demokrat itu wajar-wajar saja. Sebagaimana saya juga mempunyai hak untuk menyampaikan pandangan saya, mengritik kabinet SBY dan lembaga lain dan juga bahkan lembaga-lembaga tertentu ketika tidak memiliki standar tertentu. Jadi menurut saya dalam rangka demokrasi, wajar dan sah seorang tokoh nasional menyampaikan pandangannya betapapun itu menuai kontroversi," katanya di Gedung DPR, Senin (1/8/2011).

Politisi Golkar ini menilai Marzuki Alie berhak menyampaikan gagasannya dalam konteks sebagai warga negara yang merdeka. Apalagi, soal kritiknya terhadap KPK juga harus direspons. Pasalnya, KPK dinilai sudah menjauh dari cita-cita awal pemberantasan korupsi. Meski demikian, Priyo juga mengakui bahwa ada pendapat Marzuki yang juga tak disetujuinya, yaitu soal pemaafan bagi para koruptor.

Priyo meminta publik untuk tidak lagi ramai-ramai menghakimi Marzuki Alie. Apalagi, sampai ada yang mengusulkan recall atau mengancam melaporkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu ke Badan Kehormatan DPR. Gagasan Marzuki seharusnya disambut dengan instrospeksi bagi KPK dan institusi politik, hukum, dan HAM lainnya untuk membenahi diri.

"Saya usul, Pak Marzuki tak perlu lagi dikecam ramai-ramai. Soal itu toh dia sudah sampaikan pandangannya, itu sah sesuai UU. Dan, saya tidak sarankan untuk di-recall, dikecam seperti itu, atau dilaporkan ke BK," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

    Nasional
    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

    Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

    Nasional
    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

    Nasional
    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

    Nasional
    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

    Nasional
    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

    Nasional
    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

    Nasional
    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

    Nasional
    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

    Nasional
    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

    Nasional
    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

    Nasional
    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

    Nasional
    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

    Nasional
    'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

    "Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

    Nasional
    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.