Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jimly: Lebih Baik Chandra Tak Lolos

Kompas.com - 29/07/2011, 12:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Jimly Asshidiqie, menilai Chandra M Hamzah dan Ade Rahardja memang lebih baik tak lolos seleksi menuju kursi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru.

Menurutnya, meski azas praduga tak bersalah tetap berlaku, kesan publik terhadap keduanya sudah buruk lantaran disebut-sebut memiliki kongkalikong tertentu dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin.

"Baiknya memang sudah tidak lagi karena memang sudah banyak masalah. Pro dan kontra apalagi dia disebut-sebut Nazarudin. Jadi sebaiknya untuk kepentingan dan menjaga citra dari lembaga, jadi sebaiknya dia tidak lagi," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Kemarin, Kamis (28/7/2011), Pansel KPK mengumumkan 17 nama yang lolos seleksi makalah. Chandra, Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja, dan Juru Bicara KPK Johan Budi dinyatakan tidak lolos. Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Ahmad Ubbe menyampaikan pansel mempertimbangkan rekam jejak ketiganya.

Selain disebut-sebut oleh Nazaruddin, Chandra juga pernah dituding menerima suap dari Anggoro Widjojo, tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu, bersama pimpinan KPK lainnya, Bibit S Rianto.

Jimly mengaku pernah menyarankan kepada Chandra untuk mengundurkan diri saja dari kursi pimpinan KPK sebelumnya. Namun, Chandra akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan tanggung jawabnya. Menurutnya, kesempatan tetap boleh diberikan.

"Karena itu, Chandra dalam hal ini sukarela saja mengundurkan diri meski tiga bulan lagi. Namun, karena dia berniat maju lagi, kemudian sudah dinyatakan tidak lolos,baik juga bagi kita memberi pengertian kepada Chandra untuk bekerja tiga bulan lagi," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, panitia seleksi sudah bekerja sesuai dengan kewenangannya. Mereka melakukan penilaian terhadap kualitas pimpinan yang akan datang tanpa perlu pembuktian. Beda dengan kerja Komite Etik KPK yang nantinya harus membuat keputusan berdasarkan pembuktian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Zulhas Ngaku Sudah Serap Ilmu Jokowi, Targetkan PAN Minimal Posisi 4 di Pemilu 2029

    Nasional
    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Politikus PDI-P Nilai Pemeriksaan Hasto Erat dengan Politik Hukum, Anggap Kasus Harun Masiku Musiman

    Nasional
    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Soal Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PDI-P dan PKB Masih Mengkaji

    Nasional
    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Soal Pilkada Jakarta, PDI-P Sebut Tak Cuma Pertimbangkan Elektabilitas Calon

    Nasional
    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Ngabalin Bantah Isu Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Pilkada Jakarta

    Nasional
    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

    Nasional
    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Gagasan Overseas Citizenship Indonesia: Visa Seumur Hidup bagi Diaspora

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian II-Habis)

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    [POPULER NASIONAL] Titik Temu Mewujudkan Koalisi PKS dan PDI-P di Jakarta | KPK Benarkan Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Dibagikan Jokowi

    Nasional
    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Data PDNS Gagal Pulih karena Ransomware: Siapa Bertanggung Jawab? (Bagian I)

    Nasional
    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

    Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

    Nasional
    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

    Nasional
    4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

    Nasional
    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com