Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Chandra Akan Jelaskan kepada Komite Etik

Kompas.com - 26/07/2011, 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semua tudingan M Nazaruddin kepada Komite Etik KPK. Nazaruddin adalah tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games 2011.

Komite Etik KPK bertugas memeriksa unsur pimpinan KPK yang dituding Nazaruddin, yakni Chandra M Hamzah dan M Jasin. "Saya akan jelaskan semuanya nanti di Komite Etik. Jadi jika Nazaruddin menuduh saya menerima uang maka silakan Nazaruddin membuktikan," kata Chandra, Selasa (26/7/2011) di Jakarta.

Nazaruddin menuding Chandra dan Jasin merekayasa kasusnya. Dia bahkan mengatakan bahwa Chandra menerima pemberian uang terkait kasus pengadaan seragam. Menurut Nazaruddin, Chandra bersama Deputi Penindakan KPK Ade Rahardja membuat kesepakatan dengan Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum agar tidak memeriksa Anas, dan sejumlah kader Partai Demokrat lainnya yang diduga terlibat kasus pembangunan wisma atlet SEA Games.

Tudingan tersebut lantas dibantah Chandra. Menurut Chandra, dia tidak pernah menerima uang sama sekali dan memperdagangkan kasus. "Haram hukumnya. Tidak ada seorang pun yang sanggup memberi saya uang dan itu tidak akan pernah terjadi," ujarnya.

Saat disinggung soal reputasinya sebagai peserta seleksi calon pimpinan KPK 2011-2015, mantan advokat itu enggan berkomentar. "Itu terserah panitia seleksi, terserah DPR. Saya tidak memiliki kepentingan untuk memikirkan hasil seleksi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

    Nasional
    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com