KPK Bentuk Komite Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Etik dalam menindaklanjuti tudingan yang dilancarkan M Nazaruddin, tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, terhadap sejumlah pejabat KPK.

Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan, Komite Etik berwenang memeriksa sejumlah nama pejabat KPK yang disebut-sebut Nazaruddin. "Rapim (rapat pimpinan) memutuskan, dalam menyikapi pemberitaan, kami mengambil keputusan untuk membentuk Komite Etik dengan tujuan dan kewenangan memeriksa dan meminta keterangan kepada unsur pimpinan dan unsur lain yang disebut pemberitaan publik," kata Busyro, Selasa (26/7/2011).

Nazaruddin menuding sejumlah pejabat KPK merekayasa kasusnya. Mereka yang dituding adalah Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK M Jasin, dan Deputi Penindakan Ade Rahardja. Belakangan, nama Juru Bicara KPK Johan Budi juga turut disebut. Menurut Nazaruddin, Johan turut menemani Ade saat bertemu dengan Nazaruddin pada tahun lalu.

Menurut Busyro, Komite Etik yang bekerja memeriksa para pejabat KPK akan beranggotakan unsur pimpinan KPK, unsur penasihat KPK, dan unsur masyarakat. Unsur pimpinan yang akan tergabung dalam Komite Etik adalah mereka yang namanya tidak disebut-sebut Nazaruddin, yakni Busyro, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto, dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar.

"Unsur penasihat, keduanya (Abdullah dan Said) masuk. Dan unsur masyarakat, Marjono Rekso Diputro, Guru Besar Emiritus Universitas Indonesia, sudah bersedia. Prof Dr Rosul, mantan pimpinan KPK, juga sudah setuju," papar Busyro.

Komite Etik itu, menurut Busryo, akan dipimpin Abdullah Hehamahua. Selain itu, pimpinan akan menugaskan Deputi Pengawasan Internal KPK untuk memeriksa staf KPK yang disebut-sebut oleh Nazaruddin. Mereka adalah Ade dan Johan. "Tidak tertutup kemungkinan yang lain nanti. Dengan demikian, rapim memutuskan dua hal tersebut. Diharapkan SK untuk itu nanti segera terbit dan tim dan komite ini bisa bekerja efektif," papar mantan Ketua Komisi Yudisial ini.

Komite Etik tersebut, kata Busyro, akan bekeja sesegera mungkin mengumpulkan keterangan. "Komite Etik dan Deputi PI (pengawasan internal) kami beri kewenangan seperlunya untuk memperoleh informasi dari mana saja," ujar Busyro.

Meskipun demikian, Busyro belum dapat memastikan mengenai sanksi yang akan dikenakan kepada pejabat KPK jika terbukti melanggar kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Komite Etik. "Itu belum sampai ke sana, tergantung dari hasilnya dulu," katanya.