Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Demokrat Tagih Surat Sakit Nazar

Kompas.com - 24/06/2011, 16:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrat di parlemen Jafar Hafsah mengatakan fraksi akan menyurati Nazaruddin untuk mengingatkannya pulang. Nazaruddin telah satu bulan absen dari tugas sebagai anggota dewan di Komisi VII, karena sakit. Oleh karena itu Fraksi meminta ia menyerahkan surat sakit jika memang ia masih menjalani perawatan di Singapura.

"Surat dari Fraksi ke Pak Nazaruddin sementara kami proses untuk menyampaikan bahwa ini kan DPR tentunya kalau memang sakit ya surat sakitnya, tentunya harus dimasukkan izinnya dan harus kembali untuk memenuhi tugas-tugas ke-DPR-annya," ujar Jafar di Gedung DPR RI, Jumat (24/6/2011).

Apalagi, menurut Jafar, Nazaruddin sudah berjanji untuk mengirimkan surat sakit. Janji itu ia sampaikan saat sejumlah utusan fraksi datang ke Singapura untuk menemuinya. Namun, hingga saat ini fraksi tak juga mendapat surat itu.

Selain minta surat sakit, Fraksi Demokrat juga memberikan surat yang berisi peringatan kembali agar ia bisa memenuhi panggilan KPK. "Isinya juga jangan lupa ada panggilan dari KPK," katanya.

Ketika ditanya mengenai kesediaan partai mengembalikan Nazaruddin, menurut Jafar, bukan tugas dari fraksi untuk mencarinya. Apalagi, ia merasa Fraksi pun tidak ditugaskan untuk mencari Nazaruddin.

Ia pun mengaku belum mengetahui alamat Nazaruddin. "Kalau mencarinya ya kita tidak bisa mencarinya. Karena memang kita tidak ditugaskan untuk begitu. Sama juga menjemputnya, kita tidak ditugaskan seperti itu. Bukan tugas kita untuk itu. Kalau menyampaikan mengimbau itu tugas-tugas kita," tukasnya.

Seperti yang diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin telah berangkat ke Singapura sejak 23 Mei 2011. Ia beralasan, tengah mengalami sakit jantung, dan akan berobat ke Singapura. Namun, Nazar tak memberikan keterangan sakit kepada fraksi. Ia pun mangkir dalam pemanggilan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet dan kasus di Kemendiknas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com