JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menanggapi dingin kritikan para anggota DPR RI terkait penanganan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
Muhaimin, misalnya, diminta mundur dari jabatannya karena dinilai tak cakap dalam mengurusi bidang ketenagakerjaan di Indonesia. "Jika yang minta saya mundur itu politisi, saya hanya mengatakan, sesama bus kota dilarang saling mendahului," kata Muhaimin kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).
Sebelumnya, Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengatakan, Muhaimin kerap menghindar jika diundang untuk hadir dalam rapat kerja (raker) mengenai tenaga kerja Indonesia (TKI). "Alasannya, pameran di Tegal-lah, rapat Partai Kebangkitan Bangsa-lah, apalah," ujar Ribka di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (22/6/2011).
Karena itu, ia pun mempertanyakan kesungguhan Mennakertrans membuat skala prioritas untuk acara yang lebih penting. "Dari dulu kalau diundang bolak-balik untuk membahas moratorium, Mennakertrans dablek saja. Atau, mungkin menteri sebenarnya sudah takut duluan," katanya.
Sementara itu, terkait moratorium TKI ke Arab Saudi menyusul eksekusi mati TKI asal Jawa Barat, Ruyati binti Satubi (54), Muhaimin mengatakan, pemerintah telah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat di daerah kantong-kantong perekrutan TKI, seperti kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi, dan transmigrasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.