Polri Bantah Intervensi Kasus Andi Nurpati

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Ito Sumardi membantah bahwa pihaknya mengintervensi kasus dugaan pemalsuan dokumen negara yang diduga melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, yang kini menjadi pejabat teras Partai Demokrat. Menurut Ito, pihaknya belum dapat bekerja maksimal hingga saat ini karena belum mendapatkan laporan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait kasus tersebut.

"Tidak ada sama sekali kita menutup-nutupi atau melakukan intervensi kasus itu. Kita agak kesulitan karena belum adanya laporan resmi dari MK. Dulu kan pada saat surat itu disampaikan dan pihak yang menyampaikan surat berjanji akan datang untuk membuat laporan polisi secara resmi. Kita menunggu itu karena harus dituangkan juga dalam laporan resmi dan tidak serta-merta hanya laporan tertulis saja," ujar Ito di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6/2011).

Adapun, mengenai pemberitaan bahwa Ketua MK Mahfud MD telah memberikan dua surat kepada Mabes Polri pada 2010, Ito menggangap surat tersebut hanya berupa laporan tertulis. Menurut dia, setiap laporan tertulis yang masuk ke kepolisian terlebih dahulu harus dijadikan dalam bentuk laporan polisi.

"Jadi surat yang diduga palsu itu kan masih dalam bentuk fotokopi, yang aslinya belum ada. Kalau di forensik kan harus ada yang asli dan palsu. Ini yang masih kami minta. Kami bukan menunggu, kami meminta. Dan kalau yang diminta belum memberikan, ya mau gimana," jelasnya.

Ito menambahkan, mengenai proses penyelidikan kasus tersebut masih didalami oleh pihaknya dengan memeriksa beberapa saksi. Pemeriksaan menjadi salah satu prosedur dalam penyelidikan untuk menentukan apakah ada unsur pidana yang nantinya dapat diteruskan menjadi proses penyidikan atau tidak.

"Tentunya ini kita harus menyimpulkan keterangan dari saksi-saksi yang ada. Ini kan ada dugaan dan untuk membuktikan itu penyidik harus mengumpulkan alat bukti, jangan sampai nanti kita sudah ajukan ke jaksa penuntut umum (JPU) tapi tidak punya alat bukti," imbuhnya.

Ketika ditanya, apakah pihaknya, akan memeriksa Andi Nurpati, Ito mengatakan, "Ya bisa saja, tapi harus dicari keterkaitannya, karena ada prosedur untuk itu," ujar dia.

Seperti diberitakan, Andi Nurpati dilaporkan Ketua Mahkamah Konsitutsi Mahfud MD atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Andi, yang saat itu masih menjabat komisioner KPU, diduga memalsukan putusan MK tahun 2009 atas gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.