Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: KPK Harus Segera Panggil TPF

Kompas.com - 21/06/2011, 13:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memintai keterangan Tim Pencari Fakta (TPF) Partai Demokrat terkait penyidikan kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games Palembang, Sumatera Selatan.

Menurut Emerson, TPF memiliki informasi penting terkait kasus tersebut, terutama yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan mantan Bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin. "Ya, harus itu (dipanggil TPF), harus segera dipanggil supaya kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games ini tidak simpang siur," katanya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (21/6/2011).

Selain mendesak KPK, Emerson meminta Partai Demokrat untuk menyerahkan informasi terkait Nazaruddin tersebut kepada KPK tanpa diminta. Hal tersebut demi menunjukkan bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang memenuhi janjinya sebagai penentang korupsi. "Jangan cuma janji-janji saja pada kampanye 2009 lalu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Busyro Muqoddas mengungkapkan bahwa pihaknya kemungkinan akan memanggil TPF terkait penyidikan kasus dugaan suap wisma atlet. "Mungkin kami juga akan memanggil TPF," kata Busyro seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Namun, mantan Ketua Komisi Yudisial itu belum dapat memastikan kapan KPK akan memanggil TPF. Menurut Busyro, TPF akan dimintai keterangan terkait keberadaan Nazaruddin.

Nazaruddin sendiri sudah dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi. Selanjutnya, KPK akan menempuh upaya penjemputan paksa terhadap anggota Komisi VII DPR itu.

Dalam kesempatan tersebut, Busyro juga menegaskan tidak adanya intervensi terhadap KPK dari pihak mana pun dalam menangani dugaan suap terkait pembangunan proyek senilai Rp 191 miliar itu.

Busyro melanjutkan, KPK juga akan memanggil tiga nama yang disebut turut terlibat oleh Nazaruddin. Mereka adalah Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Wayan Koster. "Pada akhirnya kami akan memanggil mereka juga," kata Busyro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com