Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftaran KPK Ditutup Hari Ini

Kompas.com - 20/06/2011, 07:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan memperpanjang waktu pendaftaran calon ketua KPK. Alasannya, hal itu akan mendelegitimasi seluruh proses. Penutupan pendaftaran calon dilaksanakan hari ini, Senin (20/6/2011), pada pukul 16.00.

Hingga Jumat (17/6/2011), Pansel telah menerima 120 pendaftar. Sekretaris Pansel KPK Ahmad Ubbe akhir pekan lalu mengatakan, sesuai Pasal 30 UU Nomor 30 Tahun 2002, pendaftaran calon dilaksanakan selama 14 hari kerja. Karena itu, perpanjangan waktu untuk menjaring calon ketua KPK tidak dimungkinkan. ”Pansel tidak ada target jumlah, yang penting dalam jangka waktu 14 hari kerja itu,” katanya.

Menurut Ahmad, berapa pun yang datang pada Senin ini akan diterima hingga pukul 24.00. Pansel KPK sudah menyiapkan mekanisme pengambilan nomor pendaftaran hingga pendaftar terakhir. Asalkan mengambil nomor hingga pukul 16.00, maka tetap dianggap sudah mendaftar.

Empat kriteria Terkait dengan banyaknya pengacara yang mendaftar, Imam mengatakan, ada empat kriteria yang dicari, yaitu kepemimpinan, integritas, kapabilitas, dan independensi. Akan menjadi catatan penting apakah calon tersebut pernah menangani perkara yang ada di KPK. Namun, hal itu pun tidak bersifat hitam-putih. Pansel akan mengevaluasi apakah pengacara tersebut melakukan segala cara agar kliennya yang koruptor bebas atau memang melakukan langkah-langkah profesional agar kliennya tetap dipertahankan hak-hak hukumnya.

Menjaga independensi memang menjadi tantangan utama KPK. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida, Minggu (19/6/2011), KPK membutuhkan orang-orang berani dan berintegritas. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap Pansel dapat memilih calon unsur pimpinan KPK yang dapat memenuhi tuntutan kerja di komisi itu. (EDN/ANA/NWO)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com