Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ajukan Nama "Nunun Nurbaeti Daradjatun"

Kompas.com - 15/06/2011, 12:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengungkapkan, nama Nunun Nurbaeti yang diajukan saat memohon penerbitan red notice kepada kepolisian internasional adalah Nunun Nurbaeti Daradjatun. KPK mengajukan nama lengkap istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu sesuai dengan kartu identitas yang bersangkutan beserta nama keluarganya.

"Yang dikirim ke pusat interpolnya itu Nunun Nurbaeti Darajatun. Jadi kalau di negara itu kan ada first name, middle name, dan family name. Saya sudah lihat sendiri suratnya," kata Johan saat dihubungi, Rabu (15/6/2011).

Nama Nunun muncul dalam situs interpol sebagai buronan. Namun, nama yang muncul bukan "Nunun Nurbaeti", melainkan "Nunun Daradjatun". Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, perbedaan nama tersebut dapat mengakibatkan kinerja interpol tidak berjalan efektif. Menurutnya, jika kepolisian menemukan Nunun dan menanyakan indentitas, dia dapat terbebas mengingat yang dicari adalah Nunun Daradjatun bukan Nunun Nurbaeti.

Menanggapi hal tersebut, Johan mengatakan bahwa pihaknya tidak berencana meminta kepada Interpol untuk mengganti tampilan nama Nunun. Menurutnya, red notice yang disebarkan melalui kepolisian internasional atas nama Nunun Nurbaeti Daradjatun. "Kata siapa enggak efektif? Yang disebarkan enggak perlu pakai nama lengkapnya, ada first name, middle name itu. Tapi, bukan Nunun Daradjatun saja. Yang disebarkan itu nama lengkapnya," tutur Johan.

Ia menambahkan, KPK terus melakukan komunikasi dengan Polri memantau perkembangan pencarian Nunun melalui interpol. "Karena KPK hubungannya dengan Interpol itu kan melalui Polri," ucapnya.

Di samping mengajukan penerbitan red notice kepada Interpol, KPK melakukan sejumlah upaya lain, seperti berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga antikorupsi di negara lain. "Red notice itu hanya salah satunya. KPK tidak berhenti di situ saja," kata Johan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

    Nasional
    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

    Nasional
    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

    Nasional
    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com