Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Masih Anggota DPR

Kompas.com - 14/06/2011, 08:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Jafar Hafsah, menegaskan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin saat ini masih berstatus anggota DPR. Proses hukum yang saat ini melilitnya tidak memiliki dasar bagi pemberhentian dirinya sebagai anggota Dewan.

"Dia (Nazaruddin) masih menjadi anggota DPR. Belum ada keputusan yang inkracht (berkekuatan hukum tetap) terhadap Nazaruddin. Baru kan dugaan-dugaan semuanya. Kita kedepankan asas praduga tak bersalah," ujar Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah di Jakarta, Senin (13/6/2011) malam.

Menurut dia, jika KPK berhasil membuktikan bahwa Nazaruddin terlibat dalam kasus-kasus hukum itu, baik fraksi maupun Badan Kehormatan DPR tentunya akan segera mengambil sikap terhadap Nazaruddin. "Kalau terbukti (bersalah), otomatis aturan-aturan dan tata tertib (ADRT) kode etik anggota DPR dijalankan. Sekarang kita menunggu waktu saja ya, mudah-mudahan saudara Nazaruddin menjawab panggilan KPK," tukasnya.

Seperti diberitakan, pada Jumat (10/6/2011) lalu, Nazaruddin mangkir dari pemeriksaan KPK terkait penyelidikan pengadaan dan revitalisasi sarana-prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 (Kementerian Pendidikan Nasional). Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, pihaknya akan menyiapkan surat pemanggilan kedua terkait penyelidikan tersebut kepada Nazar.

Senin, Nazaruddin kembali mangkir dari pemanggilan KPK terkait kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games 2011 di Palembang. Dalam kasus tersebut, Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka kasus tersebut, Mindo Rosalina Manulang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, hingga jam kerja berakhir, Senin (13/6/2011) sore, pihaknya belum menerima informasi terkait ketidakhadiran Nazaruddin. Atas mangkirnya anggota Komisi VII DPR tersebut, KPK kembali akan menyiapkan surat pemanggilan kedua untuk kasus yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

    Nasional
    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

    Nasional
    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

    Nasional
    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

    Nasional
    Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

    Nasional
    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

    Nasional
    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

    Nasional
    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com