Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Korupsi Tantangan Terberat

Kompas.com - 13/06/2011, 12:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  mengaku bahwa korupsi menjadi tantangan terberat dalam pemerintahannya. Hal itu dinyatakan dalam wawancara eksklusifnya dengan Andrew Stevens dari CNN.

"Korupsi benar-benar tantangan terbesar kami, tantangan terbesar saya—tentang hal itu saya harus berterus terang," Yudhoyono menjawab pertanyaan Stevens yang menyebut posisi Indonesia sebagai salah satu negara terkorup menurut Transparansi Internasional.

Meskipun demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim pemerintahannya telah melancarkan kampanye antikorupsi yang sangat agresif.

"Sejak saya menjabat presiden, Indonesia telah melancarkan kampanye antikorupsi paling agresif dalam sejarah kami. Hasilnya tampak. Sekitar 150 pejabat senior harus berhadapan dengan hukum dan beberapa di antaranya sudah divonis dan dipenjara."

Dalam wawancara untuk program CNN’s Talk Asia yang akan ditayangkan pada Rabu (15/6/2011) pukul 17.30 WIB, SBY berbicara panjang lebar tentang berbagai hal. Termasuk perekonomian, lingkungan hidup, radikalisme, Islam, dan demokrasi, serta peran Indonesia di pentas internasional.

Menanggapi pertanyaan tentang ketegangan di Laut China Selatan yang melibatkan China dan beberapa negara anggota ASEAN, SBY berharap sebagai kekuatan baru dunia, China bisa menyelesaikannya melalui jalur diplomatik.

"Saya berharap kebangkitan China menjadi bagian dari solusi bagi Asia dan dunia. Jika China bisa memainkan peran itu, tidak akan terjadi ketegangan baru dan justru memperkuat kerja sama global," kata SBY.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com