Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ipar SBY Calon Kuat Pengganti KSAD?

Kompas.com - 12/06/2011, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak  Panglima TNI agar tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, nama Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pada pergantian KSAD ini merupakan hak prerogratif Presiden dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI, serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI.

Imparsial berharap tak ada sinyal nepotisme pada pemilihan KSAD itu. "Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogratif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya. Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, nuansa nepotisme mewarnai dunia militer sejak lama. Dia mencontohkan salah satunya menantu mantan Presiden Soeharto, Prabowo, yang kemudian memasuki karier militer yang bagus di zaman Orde Baru.

"Kalau kita melihat di militer selalu ada sistem kekerabatan karena ada saudara dan kolega. Sehingga, menurut kami (Imparsial), sudah cukup oligarki sejak dulu, baik dalam politik maupun dalam militer, apalagi TNI," kata Al Araf.

Ia menambahkan, masih ada beberapa nama yang juga berkompeten untuk menjadi calon KSAD, di antaranya Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo yang saat ini menjadi Kasum TNI. Lainnya, Wakasad TNI Letnan Jenderal Budiman dan Letjen Marciano Norman. Selain itu, nama lainnya adalah Letnan Jenderal Hotmangaraja Pandjaitan, Letnan Jenderal Muhammad Noer Muis, dan Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe.

"Empat orang (Budiman, Marciano, Johanes) ditambah Pramono Edhie secara umur dan pernah memiliki jabatan strategis bisa menjadi nama-nama yang berpotensi. Nah, sekarang tinggal dipilih mana yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, tentunya dengan lepas dari nuansa nepotisme," ujar Al Araf.

Imparsial berharap Panglima TNI AD, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, serta Presiden dapat memperhitungkan sejumlah nama itu untuk mencari yang terbaik menjadi KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com