Kabareskrim Baru Harus "Cair"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengganti Kabareskrim Komjen (Pol) Ito Sumardi harus mampu menjalin komunikasi yang baik antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung untuk mendukung penegakan hukum yang komprehensif pada masa mendatang. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, peran ini penting karena posisi Kabareskrim cukup sentral, baik di internal kepolisian, maupun antarlembaga penegak hukum.

"Kerja sama dengan pihak-pihak penegak hukum lain menjadi sentral. Oleh karena itu, utamanya nanti tetap pada tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang ada dan lebih mau berkoordinasi dan bekerja sama secara erat dengan KPK dan Kejaksaan Agung," katanya di Gedung DPR RI, Jumat (10/6/2011).

Menurut Priyo, posisi Kabareskrim menjadi sentral karena, sebagai salah satu institusi penegak hukum, Polri sudah memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dibandingkan KPK dan Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, Kabareskrim baru yang terpilih juga harus mampu memfasilitasi koordinasi yang baik di antara ketiga institusi tersebut. Politisi Golkar ini menyebutkan nama Irjen (Pol) Bambang Widaryatmo (Kapolda Kalimantan Timur, Akademi Polisi/Akpol angkatan 1978). Menurutnya, Bambang yang sebelumnya pernah bertugas di KPK ini memiliki reputasi yang baik.

"Salah satunya, Pak Bambang, ketika bertugas di KPK, semua orang tercengang dengan prestasi dan gebrakan yang waktu itu saat ia menjadi direktur penyidikan," katanya.

Walau demikian, Priyo tak menutup kemungkinan terhadap calon lainnya, seperti yang disebutkan oleh Indonesia Police Watch (IPW), yaitu Irjen Sutarman (Kapolda Metro Jaya, Akpol 1981), Irjen Badroedin Haiti (Koordinator Staf Ahli Kapolri, Akpol 1982), dan Irjen Iskandar Hasan (Kapolda Aceh, Akpol 1980). Ketiganya, menurut Priyo, memiliki reputasi yang baik. Priyo menegaskan, siapa pun yang terpilih sebagai pengganti Ito Sumardi diharapkan bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang selama ini menggantung. Hal itu antara lain kasus "rekening gendut" Polri dan kasus Bank Century. Komitmen penuntasan kasus-kasus ini, lanjutnya, perlu dilakukan untuk mempertahankan kredibilitas Polri sebagai institusi penegak hukum.