Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Pulanglah supaya Jernih Semua

Kompas.com - 07/06/2011, 13:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR  Pramono Anung mengimbau anggota Komisi VII DPR, M Nazaruddin, untuk segera pulang dari Singapura ke Tanah Air. Kepulangan Nazaruddin tentu dapat meluruskan berbagai macam spekulasi dan pertanyaan publik belakangan ini,  dari dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora hingga kasus internal Partai Demokrat.

"Persoalan terkait Nazaruddin, kan, berlarut-larut dan terlalu lama. Dalam rapat Badan Kehormatan juga jadi bahasan. Nazaruddin sebaiknya segera ke Jakarta. Masalah jadi lebih jernih jika dia di Jakarta. Kalau di luar negeri semakin luar biasa, fantasi publik akan ke mana-mana. Jangan-jangan yang dipersepsikan publik (kalau dia kabur) benar," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta,
Selasa (7/6/2011).

Imbauan ini disampaikan Pramono setelah DPP Demokrat merilis hasil pertemuan tim khusus yang diutus ke Singapura untuk bertemu dengan Nazaruddin. Anggota tim, Sutan Bhatoegana, Jafar Hafsah, dan Johnny Allen, pulang tanpa Nazaruddin dan mereka mengaku memang tidak bertugas menjemput mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut.

Menurut Pramono, siaran pers yang disampaikan Partai Demokrat pun hanya normatif dan tidak detail seperti yang dijanjikan Sutan sebelumnya. Menurut dia, keberadaan Nazaruddin di Tanah Air tentu akan mempermudah kerja aparat hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus dugaan suap Sesmenpora. Seharusnya, lanjut Pramono, kasus-kasus hukum harus dihadapi secara terbuka.

Sementara itu, terkait tugas Nazaruddin sebagai anggota Dewan, politikus PDI-P ini mengatakan, Nazaruddin masih belum bisa disebut "bermasalah". "Kalau berdasarkan tata acara Badan Kehormatan yang baru, dia baru melanggar aturan jika selama tiga bulan berturut-turut tak hadir dalam sidang atau tidak datang enam kali paripurna secara berturut-turut," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

    Nasional
    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

    Nasional
    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

    Nasional
    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

    Nasional
    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

    Nasional
    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

    Nasional
    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

    Nasional
    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

    Nasional
    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

    Nasional
    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

    PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

    Nasional
    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

    Nasional
    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

    Nasional
    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

    Nasional
    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

    Nasional
    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com