Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nazaruddin Janji Pulang Asal.....

Kompas.com - 07/06/2011, 12:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan tim khusus Partai Demokrat dengan mantan Bendahara Umumnya, M Nazaruddin berbuahkan janji. Nazaruddin berjanji akan pulang. Namun, janji itu bakal ditepatinya dengan suatu syarat.

"Beliau katakan insya Allah kalau dokternya menyatakan sudah sembuh, beliau akan kembali klarifikasi itu semua," ungkap politisi Demokrat Sutan Bhatoegana yang merupakan salah satu anggota tim di Gedung DPR RI, Jakarta Selasa (7/6/2011).

Sutan optimistis namun tidak bisa memberikan jaminan kepastian bahwa Nazaruddin akan pulang jika dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan seputar dugaan keterlibatannya dalam kasus suap Sesmenpora.

"Insya Allah, mudah-mudahan lah. Dia sehat, bisa ke sini, persis dipanggil dia datang," tambahnya.

Sutan menuturkan, Nazaruddin terkejut ketika mengetahui dirinya dicekal. "Ketika pada 23 Mei malam lalu, dirinya tahu dipecat sebagai Bendahara Umum Partai, Nazaruddin tambah terkejut ketika tahu dicekal," kata Sutan.

Sebelumnya, ketika masih diperiksa Dewan Kehormatan pun, Sutan mengatakan, Nazaruddin sudah bolak-balik ke Singapura.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI ini mengaku dirinya memang baru mengetahui bahwa Nazaruddin memiliki riwayat sakit jantung ketika berita Nazaruddin ke Singapura merebak di media.

Awalnya, ia mengira Nazaruddin hanya akan menjalankan pemeriksaan kesehatan, namun ternyata berobat. Sutan mengaku pembicaraan tim yang terdiri dari dirinya, Jafar Hafsah dan Johnny Allen bersama Nazaruddin berfokus pada penyakit Nazaruddin. Namun, Sutan tak bisa menyebutkan batas waktu berobat untuk Nazaruddin sehingga bisa segera pulang ke tanah air.

"Orang berobat batasnya sembuh. Tahunya dari dokternya sama Yang Maha Kuasa, kita enggak tahu. Kita kan enggak ketemu dokternya," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

    Nasional
    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

    Nasional
    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

    Nasional
    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

    Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

    Nasional
    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

    Nasional
    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

    Nasional
    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

    Nasional
    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

    Nasional
    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

    Nasional
    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

    Nasional
    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

    Nasional
    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

    Nasional
    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

    Nasional
    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com