Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wafid Berharap Andi Mallarangeng Jujur

Kompas.com - 30/05/2011, 15:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, melalui kuasa hukumnya Erman Umar, berharap Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjelaskan adanya kebutuhan dana talangan di Kemenpora jika Andi diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi dijadwalkan akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Selasa (31/5/2011) besok.

"Saya berharap menteri tahu fakta kebutuhan dana talangan yang cukup tinggi. Pak Andi harus jujur soal dana talangan," kata Erman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Pihak Wafid bersikukuh bahwa dana berupa cek senilai Rp 3,2 miliar yang diberikan tersangka lainnya, yakni Manajer Marketing PT Duta Graha Indah Mohamad El Idris, merupakan dana talangan untuk biaya operasional SEA Games di Kemenpora. Menurut Erman, pihak Kemenpora membutuhkan dana talangan senilai Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar untuk membiayai operasional sebelum dana APBN cair.

"Perjanjian dengan pengurus-pengurus hotel di Palembang, rata-rata minta uang muka 30 persen, ini tanggung jawab negara yang harus dibayar," ucapnya.

Kebutuhan dana talangan tersebut, kata Erman, diketahui oleh Andi. "Dalam rapat (rapat makro di Kementerian Pemuda dan Olahraga), Pak Wafid pernah menyampaikan perlu dana talangan dan Pak Menteri (Andi) manggut-manggut saja," katanya.

Atas adanya kebutuhan dana talangan itu, lanjut Erman, selaku Sesmenpora, Wafid berupaya mencari dana dengan meminta bantuan kepada sejumlah pihak, termasuk kepada mantan Direktur Marketing PT Anak Negeri, Mindo Rosalina Manullang. Kemudian, Rosa mengantarkan El Idris yang bersedia memberikan Rp 3,2 miliar kepada Wafid.

Ketika menyerahkan dana tersebut, ketiganya ditangkap KPK atas dugaan melakukan transaksi suap dengan bukti cek senilai Rp 3,2 miliar. KPK selaku penyidik menjadwalkan untuk memeriksa Andi sebagai saksi dalam kasus tersebut pada Selasa besok sekitar pukul 10.00.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

    Nasional
    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

    Nasional
    Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

    Nasional
    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

    Nasional
    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

    Nasional
    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

    Nasional
    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

    Nasional
    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

    Nasional
    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

    Nasional
    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

    Nasional
    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

    Nasional
    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

    Nasional
    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com